Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Dua Ketua Umum Parpol yang Dijagokan Jadi Menko Kabinet Prabowo, Pengamat: Kontribusi Mereka Jelas

Siapa saja ketua umum Parpol yang dinilai paling berkeringat bela Prabowo di Pilpres dan layak menjadi menteri di kabinet mendatang?

Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Dua Ketua Umum Parpol yang Dijagokan Jadi Menko Kabinet Prabowo, Pengamat: Kontribusi Mereka Jelas
Ist
Dua dari empat ketua umum parpol ini dinilai layak menjadi menteri koordinator (Menko) dalam kabinet Prabowo-Gibran. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Santer kabar pembahasan kabinet Prabowo-Gibran sudah dimulai, dua ketua umum parpol ini dinilai layak menjadi menteri koordinator (Menko) dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Isu ini bermula dari pernyataan Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka yang menyebut salah satu isi pembicaraannya dengan Prabowo akhir pekan lalu di Jakarta berkaitan dengan susunan kabinet.

“(Apa isi pembicaraan dengan Prabowo?). Banyak. Salah satunya itu (susunan kabinet Prabowo-Gibran),” jawab Gibran singkat ketika ditemui awak media sesaat tiba di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 25 Maret 2024.

Saat ditanya apakah pertemuan juga menyinggung tentang partai politik (parpol) di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM), dia mengiyakan.

Namun, putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu enggan menjelaskan secara rinci parpol mana yang dimaksud.

"Gemuknya" koalisi pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres tentu membuat "pembagian jatah" menteri tak mudah.

Banyak nama-nama yang akan bersaing menduduki kursi menteri yang terbatas.

BERITA REKOMENDASI

Di antara nama-nama yang bersaing tersebut adalah para ketua umum partai, mulai Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) meyakini para ketum parpol yang kelak menjadi menteri adalah mereka yang masuk daftar prioritas.

"Tentu mereka yang saat ini berasal dari parpol duduk di Senayan. Ada dari Golkar, Gerindra, PAN, hingga Demokrat. Namun tidak menutup kemungkinan, yang pun bisa menjadi menteri," katanya kepada Tribunnews.com, Senin (25/4/2024).

Bagaimana nasib para ketum parpol yang tak lolos ke DPR, seperti Gelora, Prima, PBB hingga PSI?

"Bisa jadi. Misalnya ada Pak Yusril dari PBB. Selain ketua umum, beliau juga ketua tim hukum. Sedangkan yang lain, mungkin saja ditempatkan menjadi wamen," ujarnya.

Sebab, sambung Ujang, di era Jokowi, parpol pendukung yang tak lolos parlemen mendapat jatah wamen, seperti dari Perindo dan PSI.

"Tapi semua tergantung Pak Prabowo. Keputusan akhirnya kan di beliau selaku presiden, nantinya."

Secara khusus, Ujang menyinggung dua nama yang dinilainya layak masuk jajaran Menko ke depannya.

"Pak Airlangga dan Bang Zulhas (Zulkifli Hasan) itu layak menurut saya menjadi Menko. Pak Airlangga cocok jadi Menko Perekonomian. Ia adalah seorang ekonom dan teknokrat. Sedangkan Bang Zul layak jadi Menko PMK atau Kemaritiman."

Menurut Ujang, Ketua Umum Golkar dan PAN itu memiliki kontribusi besar dalam pemenangan Prabowo di Pilpres 2024.

"Terutama PAN. Kita tahu, sejak 2014, PAN selalu mendukung prabowo. Wajar jika mereka mendapat lebih dari Pak Prabowo," katanya.

Ketum Projo: Tidak Elok Bahas Sekarang, Masih Jauh

Ditemui terpisah, Ketua Umum Relawan Projo sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi ogah menanggapi ancang-ancang Koalisi Indonesia Maju dalam menyusun kabinet.

“Sudah lah jangan ngomongin itu (kabinet),” ucap Budi Arie kepada Tribun di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Ia menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin masih memiliki waktu tujuh bulan.

Budi Arie menilai tidak elok membahas kabinet sedangkan pemerintahan saat ini masih belum selesai masa tugas.

“Pembentukan kabinet belum ini kan masih tujuh bulan pemerintah atau kabinet indonesia maju,” ucapnya.

“Jadi masih banyak yang bisa kita lakukan tidak perlu tergesa-gesa,” tuturnya.

Dia menegaskan bahwa rencana rekonsiliasi partai politik dibutuhkan dalam upaya mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

“Rekonsiliasi itu penting karena untuk kita menjadi negara maju harus didukung dengan persatuan nasional sehingga kita mendukung ada rekonsiliasi nasional,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Jumat (22/3/2024).

Pertemuan perdana Gibran dengan Prabowo pasca diumumkan memenangkan Pilpres 2024 oleh KPU turut membahas susunan kabinet.

Gibran mengaku banyak hal yang ia bicarakan dengan Prabowo pada saat itu.

“Banyak. Salah satunya itu (kabinet),” kata Walikota Solo itu.

Tak hanya susunan kabinet, Gibran dan Prabowo pun membahas tentang partai-partai yang akan masuk ke koalisi pemerintahannya mendatang.

Termasuk partai-partai di luar koalisi yang dibahas akan bergabung dalam koalisi.

“Ya partai-partai lain juga,” ungkap Gibran usai hadir dalam perayaan ulang tahun putra Prabowo, Didit Hediprasetyo.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas