Terlebih, jatah kursi menteri untuk PDIP akan sulit diterima partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran.

Lebih dari itu, Ray menjelaskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bukanlah sosok yang sekadar hitung-hitungan kursi menteri.

Dia mencotohkan ketika Megawati menahan diri untuk tidak bertemu Prabowo sekalipun tidak menutup komunikasi, dan justru menugaskan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani untuk berkomunikasi dengan Prabowo.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet buka suara soal jatah menteri untuk PDI Perjuangan (PDIP) jika bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Awalnya, wartawan bertanya ke Bamsoet apakah tidak khawatir jika jatah menteri untuk Golkar berkurang bila PDIP bergabung.

Bamsoet menegaskan, penentuan menteri dalam kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih.

Bamsoet mengajak Prabowo merangkul pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD masuk ke dalam pemerintahan 2024-2029.

Bamsoet berharap Prabowo dan Ganjar bisa merekonsiliasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024.

Bahkan, Ketua MPR RI ini berpendapat bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu ada oposisi.

Karenanya, dia mendukung jika Prabowo akan merangkul semua partai politik (parpol) yang ada di parlemen.

Menurut Bamsoet, pengawasan atau checks and balances terhadap jalannya pemerintahan tetap dilakukan meskipun semua parpol bergabung.

Dia mencotohkan dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerapkali terjadi perbedaan pandangan antara parpol pendukung.(*)