TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto santer terdengar belakangan ini.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani memberikan sinyal pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan berlangsung pasca lebaran Idul Fitri 2024.

Megawati pun menugaskan Puan untuk bertemu dengan Prabowo terlebih dulu.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menjelaskan Puan akan bertemu dengan Prabowo dibekali dengan tiga hal, yakni pertama adalah etik dan moralitas.

Kedua, adalah legal substantif, yakni pelajari legal substansi semua perundang-undangan.

Ketiga, adalah tujuan yang mau dicapai dalam berbangsa dan bernegara.

Menurut Said, Puan akan bertemu dengan Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mutuskan hasil terkait sengketa Pilpres 2024 pada 22 April 2024 mendatang.

Said mengungkapkan, Megawati menugaskan Puan untuk bertemu bukan karena pertimbangan biologis atau ideologis, namun dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI.

Lagi pula, kata Said, hubungan PDIP dan Gerindra dalam 10 tahun terakhir sangatlah baik, tidak ada persinggungan.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo tak berarti partainya bergabung dengan pemerintahan 2024-2029.

Sebelumnya PDIP menegaskan akan menjadi oposisi pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Prediksi Pengamat

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai tidak semudah itu bagi PDIP untuk bergabung dalam Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ray, PDIP setidaknya harus mendapat jatah tiga kursi menteri jika bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran  yang dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pilpres 2024.

Terlebih, jatah kursi menteri untuk PDIP akan sulit diterima partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran.

Lebih dari itu, Ray menjelaskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bukanlah sosok yang sekadar hitung-hitungan kursi menteri.

Dia mencotohkan ketika Megawati menahan diri untuk tidak bertemu Prabowo sekalipun tidak menutup komunikasi, dan justru menugaskan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani untuk berkomunikasi dengan Prabowo.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet buka suara soal jatah menteri untuk PDI Perjuangan (PDIP) jika bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Awalnya, wartawan bertanya ke Bamsoet apakah tidak khawatir jika jatah menteri untuk Golkar berkurang bila PDIP bergabung.

Bamsoet menegaskan, penentuan menteri dalam kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih.

Bamsoet mengajak Prabowo merangkul pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD masuk ke dalam pemerintahan 2024-2029.

Bamsoet berharap Prabowo dan Ganjar bisa merekonsiliasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024.

Bahkan, Ketua MPR RI ini berpendapat bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu ada oposisi.

Karenanya, dia mendukung jika Prabowo akan merangkul semua partai politik (parpol) yang ada di parlemen.

Menurut Bamsoet, pengawasan atau checks and balances terhadap jalannya pemerintahan tetap dilakukan meskipun semua parpol bergabung.

Dia mencotohkan dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerapkali terjadi perbedaan pandangan antara parpol pendukung.(*)