VIDEO Canda Gus Yahya: Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Bisa Jadi dari Kalangan NU Semua
"Ya nanti jangan-jangan menterinya NU semua, jangan kaget," canda Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Yahya Cholil Staquf
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf buka suara terkait dengan kemungkinan jabatan yang bisa saja didapat NU di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Gus Yahya, demikian sapaannya, menjawab hal tersebut sambil bercanda dengan menyebut kemungkinan akan ada menteri di kabinet Prabowo-Gibran berasal dari kalangan NU.
Hal itu lantaran menurutnya, secara demografis, penduduk Indonesia ini separuhnya adalah kalangan NU.
"NU itu bukan fraksi politik tapi realitas demografis."
"Jadi misalnya, sekarang jangan tanya ada berapa representasi NU di kabinet."
"Kalau secara demografis penduduk Indonesia itu separuhnya NU," kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
"Ya nanti jangan-jangan menterinya NU semua, jangan kaget," candanya.
Ia menegaskan bahwa itu merupakan realitas demografis, bukan politik.
"Jadi kalau sekarang saya ditanya berapa orang, saya nggak tahu. Kalau secara demografis paling tidak setengahnya," kata Gus Yahya kemudian disambut gelak tawa.
Selain berbicara soal kemungkinan posisi di kabinet Prabowo-Gibran, PBNU juga angkat bicara soal berbagai isu terkini di antaranya soal konflik Iran-Israel dan pihak yang berbondong-bondong mengajukan amicus curiae ke MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024.
Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sejak Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) menyampaikan penetapan pemenang Pilpres 2024, belum ada pembahasan signifikan soal komposisi kabinet menteri untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca juga: PBNU Ucapakan Selamat untuk Umat Katolik Atas Rencana Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia
Dasco menyebut terlalu dini jika hal itu sudah dipertanyakan, sebab saat ini Mahkamah Konstitusi RI (MK) masih dalam tahap menyidangkan perkara gugatan sengketa Pilpres 2024.
"Kalau bicara-bicara informal ya baru berapa hari inilah," kata Dasco kepada awak media.
Dasco menyebut ada kemungkinan pembahasan soal kabinet selanjutnya itu dilakukan secara menyeluruh selepas MK menetapkan hasil gugatan Pilpres.
Adapun berdasarkan jadwal yang disusun, hakim MK akan memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024.(*)
