TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkap banyaknya masyarakat terutama usia remaja yang terjerat judi online, jumlahnya mencapai 2,7 juta.

"Dari 2,7 juta penjudi, ternyata cukup banyak kaum muda terlibat. Usia paling enggak 17-20," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2024).

Budi mengatakan, para pemain judi online ini dianggap sebagai korban. Sehingga, harus all out dalam memberantas judi online ini.

"Penjudi kita anggap sebagai korban yang harus diselamatkan, terutama anak-anak, ibu-ibu, kaum muda. Kita mau all out memberantas judi online," ujar Budi.

Ia mengatakan, masyarakat juga bisa ikut melapor jika ada situs judi online yang masih beredar. Upaya pertama yang akan dilakukan Kominfo adalah melakukan take down terhadap situs tersebut.

"Masyarakat bisa lapor kalau ada situs-situs [judi online]. Laporkan! Paling enggak upaya pertama kita langsung take down," kata Budi.

Sebagai informasi, pemerintah telah memutuskan untuk membentuk Gugus Tugas (Task Force) Terpadu untuk memberantas judi online.Satgas terpadu itu ditargetkan akan mulai bekerja dalam satu pekan ke depan.

"Satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force (gugus tugas) terpadu dalam rangka pemberantasan judi online," kata Budi Arie usai mengikuti Rapat Internal mengenai Indonesia Darurat Judi Online di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis lalu.

Budi menjelaskan pembentukan gugus tugas itu bertujuan menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh dengan mempertajam koordinasi antarkementerian dan lembaga.

“Judi ini kan secara undang-undang ilegal, jadi penguatan langkah-langkah (pemberantasannya) perlu dilakukan secara efektif,” tandasnya.

Budi menyatakan Kementerian Kominfo akan fokus pada penanganan konten dan situs judi online. Sementara penanganan dilakukan oleh lembaga terkait dan aparat penegak hukum.

"Kementerian Kominfo akan berfokus pada menarik dan menghapus (take down) situs-situs judi online sementara untuk aspek penindakan akan diserahkan ke aparat penegak hukum," tuturnya.

Dalam rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu hadir pula Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.

Take Down

Budi Arie Setiadi juga menilai, membasmi judi online tidak cukup hanya melakukan take down terhadap situs-situs terkait.

Menurut dia, melakukan take down atau menghapus situs terkait dengan judi online hanya salah satu langkah.
"Kalau soal take down, selama saya jadi menteri 8 bulan nih, sudah 1,6 juta (situs di-take down, red). Tapi kan bukan cuma itu. Take down itu kan salah satu langkah," kata Budi.

Ia mengatakan, harus ada tindakan lain seperti pemblokiran rekening. Ia pun menegaskan, kehadiran pemerintah di sini adalah untuk melindungi rakyat, terutama rakyat kecil yang terjerat judi online.

"Harus ada tindakan lain, pemblokiran rekeningnya, terus juga bagaimana penegakan hukumnya. Karena kita harus melindungi rakyat kita, rakyat kecil, dari pengaruh negatif judi online," ujar Budi.

Ia membeberkan data yang menyebutkan pada tahun ini sudah ada empat orang bunuh diri akibat judi online. Maka dari itu, negara harus menjalankan tugasnya, yakni melindungi rakyatnya.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Task Force Basmi Judi Online, Menkominfo Janjikan Aksi dalam Sepekan

"Kasihan kan. Tahun ini saja sudah ada empat orang bunuh diri akibat judi online. Kita harus lindungi rakyat kita dan tugas negara itu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan rakyat," tutur Budi.

Untuk memblokir rekening judi online, Budi menyebut itu merupakan ranah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Belum lagi dibutuhkan juga keterlibatan penegak hukum. Jadi, dalam memberantas judi online, tidak bisa hanya Kominfo saja yang bekerja.

Terpisah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Mahendra Sirgear menyebut pihaknya sudah memblokir sebanyak 5.000 rekening terkait judi online. Pemblokiran dilakukan sejak akhir tahun 2023 hingga Maret 2024.

Baca juga: Basmi Judi Online, Menkominfo Budi Arie Sebut Tak Cukup Hanya Lakukan Take Down Situs

"Apabila menerima daftar rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian kegiatan judi online, kami langsung blokir. Jumlahnya sekitar 5.000 rekening dalam beberapa bulan ini," kata Mahendra.

Mahendra tidak sepakat terkait banyaknya jumlah rekening yang diblokir maka mencerminkan penanganan judi online di dalam negeri tidak efektif.Ia menyebut mereka telah berupaya keras dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan sektor perbankan, termasuk dengan Kominfo hingga aparat penegak hukum.

"Bukan berarti hal itu tidak efektif. Justru kami melihatnya bahwa itu adalah salah satu lapisan dari berbagai lapisan yang ada di dalam, bisa dikatakan proses aktivitas dari judi online," kata dia.