TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menjawab soal analisis Pengamat Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, yang mengatakan kemungkinannya PDIP akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk lima tahun ke depan.

"Masukan itu tentu akan menjadi pertimbangan jajaran DPP PDIP khususnya Prof Dr. Hj Megawati Soekarnoputeri, sebab kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum," ujar Said Abdullah, Jumat (26/4/2024).

Sebelumnya,  Airlangga Pribadi Kusman menilai apabila PDIP cenderung untuk memilih merapat dengan Prabowo Subianto.

Menurut dia sikap tersebut dapat dijelaskan dari beberapa analisis baik dari kondisi global maupun dalam negeri dengan pertimbangan yang jernih dan hati-hati terkait kepentingan nasional.

Baca berita selengkapnya: Menakar Peluang Merapatnya PDIP ke Kubu Prabowo Subianto

Said Abdullah mengatakan Megawati tentu saja akan mendapatkan masukan dari jajaran DPP Partai dan lintas tokoh sebelum mengambil keputusan jadi oposisi atau bergabung koalisi Prabowo-Gibran.

"Dalam hemat saya, ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDI Perjuangan kedepan," kata dia.

Terkait agenda internal, Said mengatakan PDI Perjuangan yang perlu di tingkatkan, antara lain peningkatan kualitas kader PDI Perjuangan di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantabkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya dan kader.

Sementara agenda eksternal lebih banyak lagi langkah langkah yang diperlukan antara lain :

1. Mengevaluasi total atas pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, khususnya atas pelaksanaan pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas pemilu 2029, agar proses demokrasi elektoral berjalan lebih berkualitas.

"Evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam Sikap Politik DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 April 2024," ujar Said.

2.  Praktik pemilu yang transaksional, membuat ongkos politik menjadi sangat mahal.

"Mereka yang lolos elektoral membutuhkan biaya politik yang besar, akibatnya tidak semua kader PDI Perjuangan yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian  bisa menghadapi keadaan ini. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan tidak surut untuk memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern,  meletakkan kaderisasi sebagai merit politik," kata Said.

3.  Kebersamaan atau gotong royong seperti yang ditegaskan oleh Dr Airlangga Pribadi adalah cerminan jiwa bangsa.

"Dengan gotong royong, kita bisa melalui pandemi covid19, dan pemulihan ekonomi lebih kuat. Hal itu pelajaran penting buat kita sebagai bangsa," katanya.

4.   Mengajak semua elemen bangsa, terutama para pemangku kepentingan strategis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November 2024 mendatang untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik dari pemilu. Sehingga pilkada kedepan tidak digantikan dari pertarungan gagasan dan rekam jejak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan.

"Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas," ujar Said.