TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Guru menjadi kelompok profesi utama yang menjadi korban jeratan pinjaman online (Pinjol).

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menjadi bukti jika masalah kesejahteraan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.

“Data OJK menyebut guru menjadi kelompok masyarakat yang paling banyak terjerat pinjaman online menjadi salah satu indikator betapa dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius. Tidak mungkin kita bisa membayangkan kemajuan kualitas peserta didik jika sang pendidik masih berjibaku dengan upaya mencukupi kebutuhan sehari-hari,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Senin (29/4/2023).

Untuk diketahui OJK merilis delapan kelompok masyarakat yang paling banyak terjerat pinjaman online.

Guru menduduki peringkat pertama dengan prosentase sebesar 42 persen.

Disusul kemudian korban PHK sebanyak 21%, kalangan ibu rumah tangga 17%.

Kemudian 9% adalah karyawan, 4% pedagang, dan 3% pelajar. Lalu, sisanya yakni tukang pangkas rambut dan ojek online masing-masing 2% dan 1%.

Baca juga: OJK Ambil Langkah Pengaturan Pinjol Usai Revisi UU ITE Disahkan

Huda menjelaskan kesejahteraan guru di Indonesia masih menjadi cerita sedih yang tak kunjung berakhir.

Sebagian besar guru di Indonesia masih berstatus sebagai tenaga honorer dengan besaran gaji yang cukup memprihatinkan.

“Kondisi ini hampir bisa dipastikan berkorelasi pada kualitas pembelajaran karena fokus tenaga pendidik akan terpecah di mana satu sisi harus mengajar dan di sisi lain harus berupaya memenuhi kebutuhan dasar,” katanya.

Dia mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun ajaran 2022/2023 ada sebanyak 3,37 juta guru di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, jumlah guru paling banyak berada di jenjang Sekolah Dasar (SD) yang mencapai 1,61 juta orang. “Mereka tersebar di sekitar 399.376 unit sekolah di seluruh Indonesia,” katanya.

Pemerintah, kata Huda memang telah berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru. Salah satunya dengan program satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun upaya ini relatif berjalan lamban di mana hampir empat tahun berjalan program tersebut belum juga tuntas.