Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai upah murah bagi kelompok buruh menjadi salah satu dampak buruk dari adanya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Dia menyebut kenaikan upah akibat Omnibus Law hanya 1,58 persen. 

"Di Tangerang, Bekasi, Karawang, begitu pula di kota-kota industri lain. Padahal, inflasi 2,8 persen. Jadi, enggak naik upah kita ini, nombok 1 persen," ujar Said kepada wartawan di sela peringatan Hari Buruh yang dihadiri ribuan buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (1/4/2024).

Menurutnya, upah ideal buruh di Jakarta di atas Rp5,2 juta per bulan berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS). 

"Bahkan, kalau dibagi rata-rata per kepala itu mendekati angka Rp7 juta. Hitung saja sewa rumah Rp900 ribu, konsumsi makan Rp 30 ribu 3 hari Rp90 ribu kali 30 hari Rp2,7 juta," kata dia.

"Itu tambah biaya sewa rumah udah Rp3,6 juta. Katakan rata-rata transportasi adalah Rp700 ribu, totalnya Rp4,3 juta. Itu baru yang habis dibuang. Bagaimana dengan pakaian, jajan anak enggak cukup kalau upah minimum seperti yang sekarang ini sekitar Rp 4,9 atau 5,1 juta rupiah," ujarnya.

Baca juga: Peringati Hari Buruh, Jokowi sebut Buruh Pahlawan Ekonomi, Prabowo Ingin Buruh Semakin Sejahtera

Dia menilai upah buruh Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja dan Laos.

Kedua negara yang disebutkan tersebut, dikatakan Said, merupakan negara yang merdeka setelah Indonesia.

"Lebih rendah dari Vietnam, sedikit lebih tinggi dari Myanmar. Lebih rendah dari Malaysia, lebih rendah dari Singapura.

Ini gara-gara Covid-19, upah sekarang dimain-mainkan," tandasnya.

Dalam peringatan Hari Buruh atau May Day 2024 ini, sebelumnya ribuan buruh tergabung dalam KSPI menyampaikan aspirasi dua tuntutan utama kepada pemerintah.

Pertama, pemerintah diminta mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Dan kedua, penghapusan sistem perekrutan tenaga kerja outsourcing dan menolak upah murah.

Dikatakan Iqbal, aksi May Day 2024 dilaksanakan serentak di sejumlah kota di Indonesia, di antaranya di  Jakarta, Bandung, Serang, Surabaya, Semarang, Batam, Makassar, Banjarmasin, Ternate dan Mimika.

Aksi May Day ini diikuti 200.000 buruh yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca juga: Saat Hari Buruh, Presiden KSPSI Diangkat Jadi Penasihat Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Said Iqbal menerangkan setidaknya ada sembilan alasan mengapa buruh menolak aturan tersebut. Dikatakannya karena upah minimum yang kembali pada konsep upah murah.

Kemudian, faktor outsourcing seumur hidup, karena tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Adapun pembatasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

"Itu artinya, negara memposisikan diri sebagai agen outsourcing," tegas Said Iqbal.

Pihaknya juga menyoroti tentang kontrak yang berulang-ulang, bahkan bisa 100 kali kontrak alias kontrak kerja selama seumur hidup meski ada pembatasan lima tahun.

"Keempat, pesangon yang murah. Dia membeberkan dalam aturan sebelumnya seorang buruh ketika di-PHK (pemutusan hubungan kerja) bisa mendapatkan dua kali pesangon, saat ini bisa mendapatkan 0,5 kali," tegasnya.

Alasan selanjutnya dikatannya tentang PHK yang dipermudah. 

"Easy hiring easy firing ditolak oleh Partai Buruh dan organisasi serikat buruh. Mudah memecat, mudah merekrut orang membuat buruh tidak memiliki kepastian kerja. Keenam, pengaturan jam kerja yang fleksibel," jelasnya.

Ketujuh, lanjut Said Iqbal, masalah pengaturan cuti. Hal ini dikatakannya menindaklanjuti tidak adanya kepastian upah, khususnya bagi buruh perempuan yang akan mengambil cuti haid atau cuti melahirkan.

"Kedelapan, adalah tenaga kerja asing. Dalam Perpu yang menjadi UU, diatur boleh bekerja dulu baru diurus administrasinya sambil jalan," kata Said Iqbal.

Baca juga: Diduga Penyebab Meningkatnya Pengangguran, Warga Bekasi Gugat Syarat Usia Lowongan Kerja ke MK

"Terakhir, dihilangkannya beberapa sanksi pidana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenangakerjaan yang sebelumnya, di omnibus law cipta kerja dihapuskan," tegasnya.