Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, menilai PKS sebaiknya tetap berada di oposisi ketimbang bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal tersebut merespons soal dinamika yang terjadi di mana PKS mendapatkan penolakan bergabung masuk koalisi Prabowo-Gibran dari Partai Gelora.

Awalnya, Ujang menilai masuk atau tidaknya PKS ke pemerintahan nantinya akan kembali kepada sikap Prabowo.

Ujang melihat Prabowo saat ini sendang membentuk sebuah koalisi pemerintahan yang gemuk.

"Walaupun mendapatkan penolakan dari Gelora, kalau Prabowo butuh ya kemungkinan bisa deal dan bergabung PKS," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Jumat (3/5/2024).

Namun, dia menilai sebaiknya PKS tetap berada di oposisi menemani PDIP yang tampaknya bakal menjadi oposisi.

Baca juga: Pengamat Prediksi Prabowo Bakal Pilih PKS Dibanding Partai Gelora, Ini Analisisnya

"Kan bagus kalau PDIP beroposisi dengan PKS. Tapi kalau bergabung dengan Prabowo-Gibran, ya oposisi hanya tinggal PDIP dan itu alarm bagi demokrasi karena tidak ada check and balances," kata dia.

"Jadi saya melihat soal PKS masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran peluangnya masih 50-50 mungkin masuk, mungkin tidak," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menolak PKS yang hendak bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mahfuz bicara soal PKS yang selalu memainkan narasi ideologisnya melawan pemerintah, termasuk kepada paslon Prabowo-Gibran.

Baca juga: Pengamat Yakni 80 Persen PKS Bakal Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Gelora Bakal Ditinggalkan

"Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz dalam keterangannya, Senin (29/4/2024).

Mahfuz juga mengungkit serangan PKS kepada Prabowo-Gibran yang sangat ideologis dan menyerang sosok Presiden dan Wapres terpilih tersebut.

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Mahfuz.

Mahfuz lalu mengingatkan publik dengan narasi yang pernah muncul dari kalangan PKS.

Menurutnya, PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," tandasnya.