Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian untuk berkomunikasi terlebih dahulu ke daerah sebelum membuat program pembangunan.

Hal itu disampikan Presiden saat memberikan arahan kepada Kepala Daerah di acara Musrembang Nasional 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Senin, (6/5/2024).

"Maka saya juga ingin ingatkan kepada kementerian juga kalau punya rencana disampaikan ke daerah yang ingin ketempatan. Ketok pintu, kulo nuwun," kata Jokowi.

Tujuannya kata Presiden agar ada sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah. Misalnya saat pemerintah pusat membangun bendungan dan irigasi primer, maka pemerintah daerah seharusnya membangun irigasi sekunder dan tersier.

"Saya beri contoh, pemerintah pusat bangun bendungan jadi. Bangun lagi irigasi primernya, jadi. Tapi irigasi sekunder dan tersier sampai ke sawah tak dikerjakan, airnya tak sampai ke sawah yang kita miliki," kata Jokowi.

Selain itu kata Jokowi, saat pemerintah membangun pelabuhan, seharusnya pemerintah daerah membangun jalan penghubung. Jangan sampai jalan ke pelabuhan yang pendek namun tidak dikerjakan oleh pemerintah daerah.

"Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama. Semuanya harus inline dengan RPJMN semua inline sampai ke daerah harus segaris," katanya.

Selama ini kata Presiden yang terjadi adalah Kepala daerah menyatakan sanggup diawal, apabila diminta membangun infrastruktur penunjang.

Namun kemudian berkata sebaliknya diakhir saat pemerintah telah selesai membangun infrastruktur utama.

"Kalau ditanya gubernur juga biasanya bilang sanggup pak, waktu selesai bilang waduh berat pak APBD kita abis untuk ini untuk ini. Padahal sudah sanggup dia di depan. Inilah peran sinkronisasi. Kuncinya ada di sekda dan bappeda, ada yang urus DPRD, Sekda harian itu ngurus ke sana," katanya.