Mahfud menegaskan, semangat yang harus dikembangkan seharusnya semangat untuk membatasi jumlah kementerian.

Bukan semangat dalam membagi-bagi kekuasaan.

"Semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan begitu. Semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri," tegas Mahfud.

Diketahui Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berencana menambah jumlah kementerian di pemerintahan mereka kelak, dari yang tadinya berjumlah 34 menjadi lebih dari 40.

Baca juga: JK Kritik Ide Penambahan Menteri Jadi 40 Lebih di Kabinet Prabowo-Gibran, Sebut soal Kabinet Politis

Gibran mengakui wacana itu sedang terus dibahas dan belum menjadi sebuah keputusan.

"Itu nanti ya. Masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu saja ya," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/5/2024).

Gibran mengatakan, salah satu kementerian yang disiapkan untuk dibentuk adalah kementerian yang akan menangani program makan siang gratis.

Karena program makan siang gratis mesti ditangani oleh satu kementerian khusus karena pelaksanaan program tersebut cukup kompleks.

Baca juga: Ganjar Ikut Kritik 40 Kursi Menteri Prabowo: Kalau Mau Akomodasi Pendukung Bukan di Situ Tempatnya

"Ya karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makannya harus dibahas."

"Ya kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan karena kita ingin program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak sekolah."

"Tapi, tunggu dulu ya. Ini belum pasti kok masalah kementeriannya. Ditunggu saja dulu," ujar Wali Kota Solo itu.

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran Segera Dibentuk, Maruf Amin Ingatkan Pentingnya Menteri Kalangan Profesional

Pengamat Nilai Penambahan Menteri akan Makan Banyak Anggaran Negara

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai wacana 40 kursi menteri pemerintahan Prabowo-Gibran bakal memakan banyak anggaran negara.

"Akan banyak sekali anggaran kita kesedot kepada kementerian-kementerian ini. Coba bayangkan kalau jumlah menteri 40. Nanti wakil menteri mungkin sekitar 20, sudah 60 totalnya yang harus digaji oleh negara," kata Ray, Rabu (8/5/2024).

Ia melanjutkan belum lagi staf ahli dari presiden, menteri dan wakil menteri.