TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons singkat terkait wacana pengaktifan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Nantinya, lembaga tersebut kabarnya akan diisi oleh presiden dan wakil presiden yang pernah menjabat.

DPA betugas memberikan masukan kepada presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat di pemerintahan.

Terkait hal itu, Jokowi hanya memberikan jawaban singkat.

Eks gubernur DKI Jakarta itu enggan menanggapi lebih lanjut, karena saat ini hingga enam bulan ke depan ia masih menjadi presiden.

"Ini saya itu masih jadi Presiden sampai 6 bulan lagi loh, masih presiden sekarang ini," katanya usai berkunjung ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Sulawesi Tenggara pada Selasa (14/5/2024).

Jokowi mengaku, saat ini tengah fokus menyelesaikan program-program kerja pemerintah.

"Sekarang masih bekerja sampai sekarang ini, ditanyakan begitu," tukasnya.

TKN: Jokowi Tak Perlu Jadi DPA Prabowo

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Silfester Matutina, menganggap Jokowi tidak perlu menjadi DPA Prabowo di pemerintahan mendatang.

Kata Silfester, Jokowi akan selalu siap memberikan nasihat ketika Prabowo memintanya.

Baca juga: Soal Ide jadi DPA di Pemerintahan Prabowo, Jokowi: Saya Itu Masih jadi Presiden

"Saya pikir enggak perlu ya. Karena Pak Jokowi sebagai negarawan, bapak bangsa, mantan presiden kapan pun diminta pertimbangan oleh Pak Presiden, dalam hal presiden terpilih ya Pak Prabowo, beliau akan memberikan masukan ataupun nasihat. Ataupun yang intinya kalau diminta beliau akan memberikan," ungkap Silfester, dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/4/2024).

Menurut Silfester, Jokowi pernah bercerita soal keinginan kembali ke kampung halamannya di Solo seusai tak lagi menjabat sebagai presiden.

Jokowi disebutnya ingin momong cucu di Solo.

Kendati demikian, kata Silfester, Jokowi tetap akan memberikan masukan untuk pemerintahan demi kepentingan bangsa.