TRIBUNNEWS.COM - Beragam respons bermunculan seusai presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto menginginkan supaya jangan ada pihak yang mengganggu masa pemerintahannya mendatang.

Kritik tersebut satu di antaranya muncul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Politisi PDIP, Adian Napitupulu menyebut pernyataan Prabowo tersebut kurang pantas dan dapat memunculkan intimidasi.

Hal itu disampaikan Adian dalam tayangan Satu Meja Kompas TV, dikutip Kamis (16/5/2024).

Menurut Adian, pernyataan Prabowo itu cenderung memunculkan kekhawatiran terkait potensi munculnya penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan mendatang.

Selain itu, Adian juga menyorot pernyataan Prabowo yang menghendaki partai politik yang enggan diajak bekerja sama sebaiknya menjadi penonton pemerintah.

"Karena bahasa mengganggu itu sangat subjektif. Enggak ada alat ukurnya. Berbahaya ketika kita berbicara tentang hubungan antaranak bangsa dalam sebuah negara tapi dengan alat ukur yang sangat subjektif," ujar Adian.

"Kata mengganggu itu enggak pantas. Enggak tepat. Menakut-nakuti dan menurut saya punya potensi mengintimidasi orang."

"Bahasa itu pun salah. Partai politik itu institusi legal dan diakui oleh konstitusi, dengan sekian banyak peran, dan apalagi mereka yang punya representasi di parlemen, dan tidak bisa jadi penonton. Ketika saya jadi penonton saya salah."

PKB Khawatir 

Kritik juga disampaikan politisi PKB, Luluk Nur Hamidah.

Dalam acara tersebut, Luluk mengaku khawatir dengan pernyataan Prabowo itu.

Baca juga: Jadi Presiden, Prabowo Akan Prioritaskan Penanganan Pangan, Energi dan Hilirisasi

"Agak sedikit mengkhawatirkan yang disampaikan pak Prabowo," ucap Ketua DPP PKB tersebut.

Menurut Luluk, pernyataan Prabowo itu bisa menjadi sinyal apakah pemerintahan mendatang dapat menerima kritik atau tidak.

Ia pun berujar, tidak semua pihak memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah.