Geser ke atas / tap '✖' untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Ketua Komisi X DPR: Apa Orang Miskin Dilarang Kuliah?

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyoroti pernyataan pejabat Kemendikbudristek soal uang kuliah mahasiswa.

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Hasanudin Aco
zoom-in Ketua Komisi X DPR: Apa Orang Miskin Dilarang Kuliah?
Ist for tribunnews.com
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memimpin rapat di gedung DPR Jakarta beberapa waktu lalu. 

“Nah ini ada apa kok sampai ada kenaikan UKT besar-besaran dari perguruan tinggi negeri yang dikeluhkan banyak mahasiswa. Apakah memang ada salah kelola dalam pengelolaan anggaran pendidikan kita atau ada faktor lain” katanya.

Huda mengatakan saat ini Komisi X telah membuat Panitia Kerja (Panja) Biaya Pendidikan untuk menelusuri tata kelola anggaran pendidikan di tanah air.

Diharapkan Panja Biaya Pendidikan akan memunculkan rekomendasi terkait perbaikan tata kelola anggaran pendidikan baik menyangkut pola distribusi, penentuan subjek sasaran, hingga jenis program.

“Kami berharap rekomendasi Panja Biaya Pendidikan ini bisa menjadi acuan penyusunan RABPN 2025,” pungkasnya

Duduk Perkara

Diberitakan Tribun Medan, Tjitjik Sri Tjahjandarie yang merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek menjadi sorotan setelah pernyataannya soal perguruan tinggi dan kenaikan Uang Kuliah Tunggal atau UKT yang jadi sorotan akhir-akhir ini.

Tjitjik Sri Tjahjandarie juga viral setelah pernyataannya perguruan tinggi atau kuliah tidak wajib melainkan tersier.

Rekomendasi Untuk Anda

Tjitjik menyebutkan bahwa biaya kuliah harus dipenuhi oleh mahasiswa agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu.

"Dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar.

Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan," ucapnya dilansir Tribun-medan.com dari video yang tengah ramai di media sosial X, Jumat (17/5/2024).

"Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, ya itu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib," imbuhnya.

Ia juga menegaskan pemerintah fokus untuk memprioritaskan untuk pendanaan pada pendidikan wajib 12 tahun.

Perguruan tinggi tidak masuk prioritas karena masih tergolong pendidikan tersier.

Ia juga mengatakan bahwa sejumlah PTN memang tengah menambah kelompok UKT untuk menggaet mahasiswa dari keluarga yang dikategorikan mampu secara ekonomi.

"Ada beberapa perguruan tinggi yang memang menambahkan kelompok UKT-nya itu jadi lebih banyak.

Halaman 2/3
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Atas