7 Poin Rekomendasi Perbaikan Pendidikan Tinggi di Indonesia, Termasuk Pembatalan Kenaikan UKT
Inilah 7 rekomendasi kebijakan perubahan perbaikan pendidikan tinggi di Indonesia yang disampaikan oleh Stasus Presiden Jokowi kepada Nadiem Makarim.
Penulis: Rifqah
Editor: Nuryanti
TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus (Stasus) Presiden Bidang Inovasi Pendidikan dan Daerah Terluar, Billy Mambrasar menyampaikan, terdapat tujuh rekomendasi kebijakan perubahan perbaikan pendidikan tinggi di Indonesia kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.
Dari tujuh poin tersebut, termasuk juga mengenai pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).
Billy mengatakan, yang paling utama adalah mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 2 Tahun 2024 yang mendasari kenaikan UKT itu.
Berikut selengkapnya tujuh rekomendasi kebijakan perubahan perbaikan pendidikan tinggi di Indonesia, dikutip dari Wartakotalive.com:
- Membatalkan kenaikan UKT dan mencabut Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024
- Pembaharuan UU Pendidikan Tinggi
- Menambah anggaran Pendidikan Tinggi yang saat ini hanya 1,6 persen dari APBN yang dikelola Kemendikbudristek
- Student loan harus diberikan dan dijamin oleh negara, tanpa bunga serta dibayarkan nanti oleh mahasiswa saat mereeka sudah lulus dan bekerja
- Mengehentikan program beasiswa KIP Kuliah Jaluar Aspirasi yang disalurkan oleh oknum dan kelompok individu tertentu
- Mengarahkan alokasi sebagian dana dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDB) untuk dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan pendidikan tinggi
- Menyusun sistem Key Performance Indikator (KPI) dari rektor-rektor berbadan hukum PTN BH agar memiliki tanggung jawab kreativitas menyusun dan mencari sumber anggaran sendiri
Baca juga: Kemendikbudristek Surati PTN Minta Rektor Revisi Keputusan Penetapan UKT
Untuk diketahui, Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 berisi tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Dijelaskan Billy, Presiden Jokowi telah merespons secara cepat aspirasi rekomendasi kebijakan tersebut.
Kemudian diikuti dengan pemanggilan Mendikbudristek, Nadiem Makarim di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin (27/5/2024) petang.
Setelah pertemuan tertutup tersebut, Nadiem mengumumkan ke publik, bahwa UKT untuk mahasiswa dibatalkan untuk dinaikkan.
Selain pembatalan UKT, Billy berharap, enam rekomendasi lainnya yang diberikan dapat ditindaklanjuti.
"Agar terjadi kenaikan presentase penduduk Indonesia, khususnya dari pemuda dan pemudi yang dapat mengakses pendidikan tinggi di Indonesia," ungkapnya.
Nadiem Bakal Evaluasi Peningkatan UKT di Perguruan Tinggi
Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi dan mengumumkan pembatalan kenaikan UKT, Nadiem akan mengevaluasi permintaan peningkatan UKT yang diajukan oleh perguruan tinggi negeri.
Sehingga, tidak ada kenaikan UKT untuk semua mahasiswa pada tahun ini.
"Kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan keningkatan UKT dari PTN," katanya, setelah bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/5/2024).
"Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut dan kami akan mengevaluasi satu per satu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT tapi itu pun untuk tahun berikutnya," tegasnya.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of
Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.