Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memandang reformasi telah berjalan putar balik setelah 26 tahun.

Usman mengatakan hari ini Selasa (21/5/2024) menandai 26 tahun lahirnya era Reformasi yang menjadi sebuah tonggak penting dalam sejarah Indonesia. 

Namun, lanjut dia, kebebasan sipil yang diperjuangkan para mahasiswa dan masyarakat 26 tahun lalu kini kian terancam.

"Hal-hal yang diperjuangkan reformasi, seperti penegakan supremasi hukum, kebebasan berpendapat, kemerdekaan pers, dan penghormatan HAM, termasuk pengusutan kasus-kasus pelanggaran berat, kini terasa kian jauh dari jangkauan," kata Usman saat dikonfirmasi pada Selasa (21/5/2024).

"Reformasi putar balik. Alih-alih menjamin hak untuk mengkritik, dan mengontrol kebijakan, negara malah menyempitkan ruang sipil, mengabaikan cita-cita reformasi," sambung dia.

Menurutnya cara-cara represif yang lazim terjadi saat Orde Baru di antaranya intimidasi dan serangan atas hak berpendapat, berekspresi, dan berkumpul masih terjadi hingga kini.      

Ia mencatat pada Senin 20 Mei 2024 sekelompok massa bernama Patriot Garuda Nusantara (PGN) menyerang dan membubarkan diskusi publik Forum Air Rakyat (PWF) yang digelar di Denpasar, Bali. 

Dalam video yang diperoleh Amnesty, kata dia, massa memaksa masuk dan membubarkan diskusi yang dituding sebagai forum tandingan World Water Forum yang digelar di Nusa Dua.

Massa yang menuding panitia diskusi melanggar imbauan Penjabat Gubernur Bali, kata dia, lalu merobek dan merampas atribut acara dan melakukan kekerasan kepada peserta forum.  

Ia mengatakan sumber kredibel Amnesty juga menyebutkan massa PGN sebelumnya telah beberapa kali datang dan meminta pembatalan PWF 2024. 

Baca juga: Amnesty International Kecam Tindakan Represif Polisi yang Sasar Mahasiswa dan Kampus di Makassar

Padahal, kata dia, PWF 2024 adalah forum masyarakat yang ditujukan sebagai ruang untuk mengawasi privatisasi air dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat.    

Sebelumnya, kata dia, aparat negara juga meminta pembatalan agenda PWF kepada panitia dan pengelola beberapa tempat yang sayangnya dengan cara-cara intimidasi. 

"Intimidasi dan kekerasan sering terjadi saat forum internasional digelar. Ini bukti negara tidak serius menjamin kebebasan. Kesan meminjam tangan-tangan massa nonnegara yang membenturkan demi mengamankan acara internasional juga kuat," kata Usman.