TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkap tugas yang diberikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuknya.

Ahok yang bergabung ke PDIP pada tahun 2019 disebut akan maju sebagai bakal Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) pada Pilgub Sumut 2024.

"Saya belum tahu jelas tapi kalau perjanjian dengan Ibu (Megawati), saya bantu teman-teman yang mau ikut Pilkada (2024)," kata pria yang akrab disapa Ahok setelah penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP, Minggu (26/5/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan masih menunggu surat resmi penugasan dari DPP PDIP.

"Tapi dalam pembicaraan dengan Ibu, memang untuk bantu teman-teman yang pilkada dan bantuin masyarakat," kata Ahok

Ahok menjelaskan bahwa dalam konsep partainya, seharusnya tidak ada rakyat, terlebih petani, buruh, dan nelayan, yang terabaikan.

"Sebetulnya tiap titik rumah di Indonesia kan ada DPRD, ada struktural, ada PAC, ada ranting. Kita juga punya DPRD tingkat dua, tingkat satu, bahkan ada DPRD yang berafiliasi dengan kita (partai), ada kepala daerah," ujar Ahok.

"Harusnya kita ini yang di partai ini, legislatif, eksekutif, bisa urusi, gitu lho. Mungkin Ibu pengin saya keliling supaya memastikan tidak ada masyarakat yang ada masalah, minta solusi, minta bantuan, (tetapi) enggak sampai. Itu sih yang saya tahu," jelasnya.

Ahok mengaku tak pernah bicara peluang pencalonan dirinya sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024, baik sebagai calon gubernur Sumatera Utara atau DKI Jakarta sebagaimana isu beredar.

"Saya sama Ibu enggak pernah ngomongin soal pilkada. Cuma ngomongin bantu teman-teman," katanya.

Sebelumnya, dalam pidato politik pada hari pembukaan dan penutupan Rakernas V PDIP, Megawati menyebut nama Ahok dan berkisah mengenai pria asal Belitung itu.

"Sekarang beliau bersama kita, sudah keluar dari pemerintahan," ujar Megawati. "Lalu bilang kepada saya, 'Ibu minta tugas', oke, sudah ada tugasnya," katanya.

Ketua DPD PDIP Sumut ungkap nama Ahok

Ahok disebut siap menjadi Cagub Sumut di Pilkada 2024 disampaikan Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon.

Baca juga: Megawati Ungkap PDI Perjuangan Sudah Beri Penugasan ke Ahok, Apa Itu?

Rapidin mengaku sudah beberapa kali berkomunikasi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Dengan Pak Ahok saya sudah dua kali berkomunikasi, 'Kalau Anda diterjunkan di Sumut siap enggak Pak Ahok?', 'Kalau sudah partai yang instruksikan, jangankan Sumut, ke Papua juga saya siap'. Itu jawaban kader sejati," kata Rapidin saat ditemui di arena Rakernas V PDIP.

Namun, dia menjelaskan hingga kini belum ada nama bakal calon gubernur yang pasti akan diusung PDIP di Sumatera Utara.

Rapidin menuturkan saat ini PDIP Sumatera Utara masih melakukan penjaringan dan penyaringan nama-nama yang akan diusung. 

Baca juga: KH Marzuki Bukan Lawan Sepadan Khofifah, PKB Harus Kerjas Keras Jika Paksakan Diri

Menurutnya, sejumlah sosok eksternal juga ikut mendaftar agar didukung maju dalam Pilkada Sumatera Utara 2024.

Beberapa nama tersebut seperti Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023, yakni Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah alias Ijeck.

Sementara dari internal PDIP, Rapidin mengungkapkan ada Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan. 

"Semua digodok nama," ungkapnya.

Dia menerangkan PDIP bisa mengusung sendiri bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara di 2024.

Sebab, partai berlambang banteng moncong putih itu mempunyai lebih dari 20 persen kursi DPRD Sumatera Utara.

Meski demikian, Rapidin menyatakan PDIP tetap akan membuka pintu kerja sama dengan semua partai politik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap peluang Ahok maju di Pilgub Sumatra Utara 2024.

Hasto menyatakan PDIP belum membahas maju tidaknya Ahok di Pilkada 2024.

Kendati demikian, Hasto menyambut baik wacana tersebut.

Ia mengatakan santernya nama Ahok yang disebut-sebut maju di Pilkada 2024 menjadi pertanda bahwa eks gubernur DKI Jakarta itu mendapat penilaian yang bagus di masyarakat.

"Belum dibahas, tetapi artinya ketika nama Pak Ahok terus menerus ada yang menyuarakan, artinya kepemimpinannya diakui," ungkap Hasto dalam konferensi pers di DPP PDIP, Rabu (22/5/2024) lalu.

"Seorang pemimpin akan diakui karena keputusan-keputusannya berpihak memajukan daerahnya," imbuhnya. (*)