"Saya memahami situasinya. Anda tahu Pak Prabowo melakukan itu tahum 2014. Tahun 2014 itu dia dikeroyok oleh masyarakat sipil, dan oleh media massa. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu Ketua Tim Suksesnya Pak Prabowo," kata Mahfud.

"Sehingga dia merasa didiskriminasi terus, merasa dipojokkan terus oleh masyarakat sipil, dan oleh media. Lalu dia katakan ketika mau wawancara nggak mau dia. Karena pada waktu itu situasinya seperti kita tahu dia dikeroyok oleh opini publik. 2019 juga malahan keroyokannya lebih banyak lagi karena tambah juga selain opini publik, media, dan LSM juga ada unsur pemerintah masuk di situ masuk di situ," lanjut dia.

Akan tetapi, menurut Mahfud saat ini Prabowo tampak mendapatkan dukungan luar biasa.

Dengan demikian, ia berharap Prabowo bisa lebih proporsional dalam menyikapi kebebasan pers.

"Kesediaan diwawancarai, dibantah, dimintai konfirmasi itu adalah untuk membantu presiden, untuk membantu pemerintah sebetulnya. Itu baik," kata dia.

Ia berharap hal tersebut nantinya akan tercermin dalam pemerintahan Peabowo.

Bagi Mahfud, setiap calon presiden baik yang menang maupun kalah pada dasarnya punya nilai-nilai kebaikan.

Karena, lanjut dia, tidak mungkin mereka bisa menjadi calon presiden bila tidak punya nilai kebaikan dan kelebihan.

"Bagi yang menang ini supaya elemen-elemen kebaikan ini bisa dimunculkan demi Indonesia, demi masa depan kita bersama, sebagai negara dan bangsa yang berdaulat," kata Mahfud.

Sebagaimana diketahui, sebagian kalangan mengungkapkan kekhawatirannya terkait nasib demokrasi pada pemerintahan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 ke depan.

Kekhawatiran tersebut ditambah dengan munculnya polemik mengenai rencana revisi UU Penyiaran yang memuat pasal kontroversial dan disinyalir untuk membungkam kemerdekaan pers belakangan ini.

Namun demikian, Prabowo tercatat juga pernah menyatakan sikapnya pada demokrasi baik di forum nasional maupun internasional.