Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, serikat pekerja dan buruh sepakat menolak mekanisme pemotongan gaji sebesar 3 persen untuk kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Kata Said Iqbal, sebagai bentuk penolakan itu, serikat pekerja bersama Partai Buruh akan menggelar aksi besar-besaran di Istana Kepresidenan jika pemerintah tetap menerapkan mekanisme itu dalam waktu dekat ini.

"Partai Buruh dan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) sedang mempersiapkan aksi besar-besaran untuk menolak Tapera," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (31/5/2024).

Tak hanya menolak Tapera, dia juga menegaskan, serikat buruh akan menggelar aksi untuk menolak dan meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Sebab, menurut Said Iqbal, seluruh aturan yang dibuat tanpa melibatkan buruh dan pekerja hanya membebani.

"Aksi juga untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan program KRIS dalam Jaminan Kesehatan yang kesemuanya membebani rakyat," kata dia.

Baca juga: Jokowi Resmi Teken PP soal Ormas Boleh Kelola Tambang

Dirinya lantas membeberkan alasan Tapera disebut hanya membebani buruh dan rakyat.

Kata Said Iqbal, dalam lima tahun terakhir ini, upah riil buruh dan daya beli buruh turun 30 persen yang diakibatkan tidak adanya kenaikan upah hampir 3 tahun berturut-turut.

"Sementara tahun ini naik upahnya pun masih tergolong rendah sekali," kata dia.

Dari upah yang rendah itu, jika dipotong 3 persen untuk Tapera, tentu menurut dia, beban hidup buruh semakin berat, apalagi potongan iuran wajib untuk buruh lima kali lipat dari potongan iuran pengusaha.

Padahal kata dia, dalam UUD 1945 tanggungjawab pemerintah adalah menyiapkan dan menyedikan rumah untuk rakyat yang murah, sebagaimana program jaminan Kesehatan dan ketersediaan pangan yang murah.

"Tetapi dalam program Tapera, pemerintah tidak membayar iuran sama sekali, hanya sebagai pengumpul dari iuran rakyat dan buruh. Hal ini tidak adil karena ketersediaan rumah adalah tanggung jawab negara dan menjadi hak rakyat," kata dia.

Baca juga: Pengamat soal Tapera: Sudah Tercover BPJS TK, Kenapa Ada Lagi?

Atas kondisi itu, dirinya menilai tidak tepat kalau Tapera diterapkan saat ini di tengah tidak adanya peran pemerintah untuk menjamin rumah bagi rakyatnya.

"Menurutnya, program Tapera tidak tepat dijalankan sekarang sepanjang tidak ada kontribusi iuran dari pemerintah sebagaimana program penerima bantuan iuran dalam program Jaminan Kesehatan," ujar dia.

Adapun kata Said Iqbal, aksi ini akan digelar pekan depan di Istana Negara dan rencananya akan turut dihadiri 60 federasi serikat buruh nasional.

"Aksi KSPI dan Partai Buruh minggu depan. Di Istana. (Massa aksi) Partai Buruh ada 60 federasi serikat buruh tingkat nasional," tukas Said Iqbal.