Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Kalimantan Timur memiliki tingkat kepedulian dan kekompakan sangat luar biasa dalam upaya penyelamatan hutan dan lingkungan dan sangat serius mencegah laju perubahan iklim ekstrem.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, provinsi Kaltim menjadi yang pertama dan satu-satunya yang membuat peraturan gubernur tentang tata kelola nilai ekonomi karbon.

"Saat semua mengetahui bahwa karbon memiliki nilai ekonomi, maka ini akan mendorong semua pihak mau terlibat aktif menjaga karbon yang bersumber dari gambut, hutan dan mangrove," kata Akmal Malik dalam acara pembukaan South-South Knowledge Exchange di  Balikpapan belum lama ini.

Pertemuan Negara Selatan-Selatan itu dipusatkan di Kota Balikpapan diikuti 43 negara pemilik hutan tropis dunia itu beranggotakan Indonesia, Brazil dan Congo dimaksudkan untuk bersama-sama mencegah laju perubahan iklim.

Dikatakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri ini berharap Bank Dunia melihat kebijakan Kaltim ini sebagai langkah positif menyelamatkan bumi dari negara pemilik hutan tropis dunia.

"Jika selama ini banyak negara hanya menghasilkan emisi, maka mereka harus membayar kepada negara yang menghasilkan karbon, karena mau menjaga hutannya," kata Akmal.

Akmal menyinggung peran besar Indonesia dalam berbagai upaya menahan laju perubahan iklim (climate change) yang kemudian berbuah kompensasi dari negara-negara donor melalui Bank Dunia/World Bank.

“Ini sudah dibuktikan dengan diperolehnya insentif dari negara donor untuk Indonesia senilai 110 juta dolar AS dan sekitar Rp300 miliar sudah dicairkan," kata Akmal.

Menurut Akmal, setiap negara memiliki kiat dan caranya sendiri dalam upaya penyelamatan hutan masing-masing.

Saat ini World Bank baru memfasilitasi tiga negara yakni Indonesia, Brazil dan Congo. Dia berharap ke depan akan lebih banyak negara yang difasilitasi.

"Berbagi pengetahuan seharusnya tidak hanya dengan tiga atau empat negara. Karena tidak semua kondisi daerah sama," tandasnya.

Saat ini World Bank memfasilitasi tiga negara. Yakni Indonesia diwakili Provinsi Kalimantan Timur dan Jambi.

Sementara Brazil diwakili Negara Bagian Amazon, sedangkan Negara Demokratik Congo diwakili Provinsi Mato Grosso.

"Kita sangat berharap World Bank bisa lebih membuka knowledge exchange dari negara-negara partisipan, selain tiga negara SSKE ini," harapnya.

Lead Environmental Specialist The World Bank Franka Braun menjelaskan South-South Knowledge Exchange menggabungkan tiga negara hutan hujan tropis terbesar, sekaligus menjadi platform para pembuat kebijakan, pakar dan masyarakat.

"Bank Dunia juga membawa masyarakat global. Dalam platform ini kita berusaha mengatasi masalah yang dihadapi negara-negara hutan hujan tropis," jelasnya.

Franka Braun menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Kaltim atas seluruh kinerja yang telah dikontribusikan untuk penyelamatan bumi dan dunia.

"Banyak kemajuan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kaltim, seperti pengelolaan hutan dari deforestasi dan pengurangan emisi karbon. Ini adalah kepentingan bersama menjaga kemajuan dan langkah baik ini," puji Franka Braun mewaliki World Bank.

Tidak kalah pentingnya, Kaltim bersama lima pemerintah daerah lainnya menjadi garis terdepan menjaga hutan dan memastikan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan bisa sejahtera.

Baca juga: Cuaca Panas di India di Atas 45 Derajat Celcius, Total 58 Orang Tewas

"Forum ini adalah forum kemitraan untuk mendapatkan perhatian global dan sektor swasta harus terlibat menjaga ekosistem ini," harapnya.