TRIBUNNEWS.COM - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (30/5/2024) disambut baik oleh dua organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perseketuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Sambutan baik tersebut lantaran, dalam PP tersebut, disisipkan pasal baru yaitu Pasal 83A yang memperbolehkan ormas untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, menganggap ditekennya PP tersebut oleh Jokowi menjadikan adanya pemasukan baru bagi kegiatan keormasan.

Sementara Ketua PGI, Gomar Gultom menilai PP itu menjadi terobosan baik dan wujud pelibatan masyarakat untuk mengelola kekayaan negeri.

Selengkapnya berikut pernyataan MUI dan PGI soal PP yang memperbolehkan ormas mengelola tambang.

MUI Apresiasi, Ormas Bisa Peroleh Pendapatan Baru

Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, mengapresiasi langkah Jokowi untuk meneken PP tersebut sehingga ormas diizinkan mengelola tambang.

Anwar mengatakan PP ini menunjukkan Jokowi menghargai berdirinya ormas yang sudah ada dan telah berbuat banyak bagi bangsa dan negara.

"Dengan keluarnya SK baru tersebut, ada sebuah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah yang perlu diapresiasi."

"Dalam SK itu, ormas-ormas keagamaan yang selama ini sudah berbuat banyak bagi bangsa dan negara diberi kesempatan oleh pemerintah untuk ikut mengelola tambang," ujarnya kepada Tribunnews.com, Minggu (2/6/2024).

Anwar juga menuturkan, lewat PP ini, ormas memiliki sumber pendapatan baru demi mendukung kegiatan yang dilakukannya.

Baca juga: Ormas Keagamaan Dapat Izin Kelola Tambang, Pengamat: Mengganggu Agenda Transisi Energi

Ditambah, kegiatan yang dilakukan ormas memiliki fungsi untuk mencerdaskan hingga menyejahterakan rakyat.

"Saya melihat SK yang baru dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ini merupakan bagian dari usaha itu sehingga diharapkan peran ormas keagamaan ini di masa depan dalam memberdayakan masyarakat dan warga bangsanya akan jauh lebih baik lagi."

"Sehingga cita-cita kita untuk membuat negeri ini menjadi negara yang maju, beradab, dan berkeadilan akan dapat terwujud dan diakselerasi," tutur Anwar.

PGI: PP Ormas Boleh Kelola Tambang Terobosan Baik

Sambutan positif juga disampaikan oleh Persatuan Gereja Indonesia (PGI) terkait terbitnya PP yang memperbolehkan ormas dan keagamaan mengelola tambang.

Ketua Umum PGI, Gomar Gultom, mengapresiasi Jokowi dan menyebut pelibatan ormas dan keagamaan dalam mengelola tambang adalah terobosan baik.

"Bisa contoh baik di masa depan dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan," ujar Gomar dikutip dari laman PGI, Senin (3/6/2024).

Gomar mengungkapkan kebijakan Jokowi ini wujud komitmen pemerintah dengan melibatkan elemen masyarakat untuk mengelola kekayaan negeri.

Selain itu, sambungnya, kebijakan ini menjadi wujud penghargaan terhadap ormas yang dianggapnya berkontribusi membangun negeri.

Gomar menyebut, kebijakan ini memang tidak mudah untuk diimplementasikan. Pasalnya, ia mengakui ormas keagamaan memiliki keterbatasan dalam mengelola sektor tambang.

Baca juga: Ormas Dapat Izin Tambang, Menteri LHK: Daripada Setiap Hari Proposal

Terlebih, pengelolaan sektor tambang sangat kompleks dan memiliki implikasi yang luas.

"Namun mengingat setiap ormas keagamaan juga memiliki mekanisme internal yang mengkapitalisasi SDM yang dimilikinya, tentu ormas keagamaan, bila dipercaya, akan dapat mengelolanya dengan optimal dan profesional," jelasnya.

Di sisi lain, Gomar menegaskan ormas keagamaan jangan sampai mengesampingkan tugas dan fungsi utama meski diperbolehkan mengelola tambang.

"Dan yang paling perlu jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa dalam bisnis tersebut sampai kehilangan daya kritis dan suara profetisnya," ujarnya.

Muhammadiyah Tak Ingin Tergesa-gesa

Pernyataan berbeda disampaikan oleh Muhammadiyah dalam menyambut PP ini.

Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengungkapkan pihaknya tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil putusan jika ada tawaran konsesi tambang.

Abdul Mu'ti menuturkan hal tersebut demi tidak menimbulkan masalah baru bagi organisasi dan masyarakat.

Di sisi lain, sambungnya, Muhammadiyah juga belum berbicara dengan pemerintah pasca penetapan PP tersebut.

"Sampai sekarang tidak ada pembicaraan pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang."

"Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama. Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," jelas Abdul Mu'ti dikutip dari laman Muhammadiyah.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Ormas Kelola Tambang