TRIBUNNEWS.COM - Eks Ketua MPR RI (1999-2004), Amien Rais, setuju apabila sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR RI.

Amien menyampaikan itu setelah bersilaturahmi dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Terkait hal ini, sejumlah partai politik menyuarakan penolakan terhadap pandangan tersebut, berikut di antaranya.

1. PDIP

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menolak jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.

Pilpres secara langsung memang mengalami banyak kendala seperti pengerahan aparatur negara hingga intimidasi.

Namun, dirinya tak sepakat jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era Reformasi.

"Seharusnya kan itu tidak boleh terjadi tetapi demi ambisi kekuasaan, itu kan akhirnya terjadi."

"Tetapi kan solusinya bukan dengan mencabut kedaulatan rakyat itu, tapi melakukan pembenahan-pembenahan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).

2. PKS

Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengaku memahami usulan pilpres dari MPR RI akibat maraknya politik uang.

Politik uang berbiaya tinggi ini lantas menghadirkan oligarki politik.

"High cost politik, politik berbiaya tinggi ini melahirkan oligarki politik yang rupanya ada bandarnya oligarki sehingga melahirkan interlocking politik atau politik saling kunci karena bandarnya itu biasanya sudah ada titip pesan supaya ada target-targetnya," kata Mardani saat dikonfirmasi, Jumat (7/6/2024).

Ia membeberkan oligarki politik yang terjadi saat ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Pasalnya, para elite politik yang terpilih hanya akan mengedepankan kepentingan bandar oligarki.

Atas dasar itu, Mardani menyebut masalah ini harus segera dilawan.