"Yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat tiga (kursi menteri),” kata Saleh.

Menurutnya, partai-partai yang baru bergabung ke pemerintahan itu tidak ikut membantu pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

"Itu kan enggak tepat, bener nggak? Atau misalnya ngotot lebih banyak dapat, itu nggak tepat," ucap Saleh.

Namun, Legislator Komisi IX DPR RI itu menegaskan PAN tidak akan memaksa Prabowo dalam urusan penyusunan pos kementerian.

"Kami mengerti urusan struktur kabinet, kemudian juga urusan berapa jumlah menteri masing-masing partai, itu adalah urusan hak prerogatif presiden," tandasnya.

Siapkan Tim Asistensi

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada yang namanya tim transisi. Menurut Prabowo yang ada adalah tim Asistensi.

"Gak kita tidak mengatakan transisi. Tidak ada tim transisi, yang ada tim asistensi," kata Prabowo usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Selain itu kata Prabowo, pihaknya juga membentuk tim sinkronisasi.

Untuk diketahui sinkronisasi diperlukan untuk memastikan transisi dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ke Prabowo-Gibran berjalan dengan lancar.

10 tahun lalu, Presiden Jokowi juga membentuk tim transisi untuk memastikan proses peralihan dari pemerintahan SBY berjalan dengan lancar.

"Ada juga kita bentuk tim sinkronisasi," kata Prabowo.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto merupakan sebuah tim yang solid.

Sehingga, dia meyakini bahwa akan ada sinkronisasi dalam penyusunan kabinet menteri di era pemerintahan Prabowo-Gibran, mendatang.

Qodari juga menilai, istilah transisi tak akan digunakan oleh pemerintahan Jokowi kepada pemerintahan Prabowo.