Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas HAM meluncurkan Laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2023 di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

Laporan tahunan Komnas HAM tahun 2023 diluncurkan dalam rangka HUT Ke-31 yang jatuh pada 7 Juni 2024.

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro dalam sambutannya mengatakan setiap tahunnya sebagai bangsa Indonesia terus bertumbuh.

Akan tetapi, pertumbuhan itu juga dihadapkan pada situasi atau persoalan baik sebagai situasi yang berlanjut dari situasi sebelumnya maupun persoalan atau tantangan-tantangan baru.

Baca juga: Komnas HAM Sambangi Menko Polhukam, Bahas Situasi Papua dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Sebagai lembaga negara mandiri, lanjut dia, Komnas HAM senantiasa perlu memperbaiki dan memperkuat strategi kelembagaannya yang diwujudkan dalam berbagai program san aktivitas Komnas HAM.

Meskipun tahun 2023 telah diliewati dengan cukup baik, menurutnya selalu ada sejumlah situasi yang perlu menjadi catatan agar dapat melangkah lebih baik ke depan khususnya bagi Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku lembaga nasional HAM di RI.

Ia mengatakan baru saja Indonesia sudah melalui Pemilu yang memilih calon presiden dan calon wakil presiden dan juga calon anggota legislatif.

Sejak tahun 2023, Komnas HAM telah memasukkan agenda pengawalan terhadap pemilu.

Dan untuk pemilu kali ini, Komnas HAM memberikan fokusnya kepada akses kelompok rentan marjinal dalam berpartisipasi di dalam pemilu.

Di tahun 2023 juga, Komnas HAM terus memberikan perhatian khusus terhadap situasi HAM di berbagai wilayah di Indonesia.

"Secara khusus kita masih perlu memberikan perhatian terhadap situasi HAM di Papua dengan kerentanannya terhadap konflik dan kekerasan maupun kerentanannya terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan," kata Atnike.

Baca juga: Kapolri Persiapkan Strategi Pengamanan Pemilu 2024 di 4 DOB Papua

"Khususnya di tahun 2023, Komnas HAM memberikan perhatian terhadap dampak atau keterkaitan praktik bisnis dan korporasi terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua maupun terhadap proyek-proyek pembangunan di wilayah Indonesia lainnya," sambung dia.

Hal tersebut, kata Atnike, karena persoalan Sumber Daya Alam dan konflik agraria, tidak hanya menjadi persoalan di Papua, tetapi juga kita temukan di wilayah Indonesia.

Selain itu, Komnas HAM juga telah menerima sejumlah Lapora Dugaan Pelanggaran HAM dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan salah satunya dalam kerangka proyek strategis nasional (PSN).

Tahun 2023, kata dia, juga memberikan warna baru bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan terbentuknya mekanisme non yudisial yang dibentuk Presiden Joko Widodo.

Tetapi Komnas HAM juga tetap memberikan perhatian terhadap tantangan bagi pelaksanaan mekanisme yudisial.

"Salah satunya adalah pengadilan kasasi bagi kasus Paniai dan juga mendorong terus menerus upaya untuk memperkuat standard dan prosedur bagi penyelidikan pro justitia," kata dia.

Sementara itu sebagai bagian dari masyarakat dunia, lanjut dia, Indonesia juga dipengaruhi oleh persoalan HAM yang terjadi di negara lain.

Pada tahun 2023, bagaimana gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya di Aceh

"Hal ini tentu membawa tanggung jawab bagi pemerintah, Komnas HAM, dan juga bagi masyarakat Indonesia dalam arti luas," kata Atnike.

Untuk merespons berbagai situasi dan tantangan di tahun 2023 tersebut, Komnas HAM merumuskan dan melaksanakan sejumlah tugas dan fungsinya melalui serangkaian program dan aktifitas.

Selain itu, dala laporan 2023 tersebut Komnas HAM juga mencatat upaya-upaya dukungan manajemen dan tata kelola kelembagaan yang menjadi penopang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM agar menjadi lebih adaptif, transparan, dan akuntabel untuk merespons situasi HAM tersebut.

"Maka sebagai bentuk pertanggung jawaban sebagai publik, laporan tahunan ini melalui Peluncuran Laporan 2023 dengan tema Menjawab Tantangan Baru Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang kami selanggarakan juga dalam rangka peringatan 31 tahun Komnas HAM," kata Atnike.

"Semoga melalui sinergi dan kolaborasi serta dukungan pihak yang luar biasa hari ini hadirnya dari berbagai kementerian, lembaga, masyarakat sipil, akademisi, seluruh mitra Komnas HAM maka Komnas HAM dapat terus berkontribusi untuk mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di republik tercinta kita, Republik Indonesia," sambung dia.