Soal Tumpang Tindih Persolan Pertanahan, Menteri AHY Harap Sering Duduk Bersama dengan KLHK
Menteri AHY juga berharap DPR bisa juga bersinergi. Hal itu dikarenakan permasalahan pertahanan melibatkan banyak stakeholder.
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat sering duduk bersama bicarakan persolan pertanahan.
Adapun hal itu disampaikan Menteri AHY saat membuka acara Reforma Agraria Summit Bali 2024, Sabtu (15/6/2024).
Baca juga: Pernah jadi Korban, Nirina Zubir Berharap Notaris yang Terlibat Mafia Tanah Dicabut Izin Praktiknya
"Tantangan kedua kita masih terdapat tumpang tindih aturan dan regulasi. Ini Pak Wamen KLHK datang terima kasih, rasanya kita harus lebih sering duduk bareng," kata Menteri AHY.
"Mudah-mudahan nanti kita lebih sering bersinergi dan berkolaborasi. Karena overlapping regulation ini memang harus ditemukan titik tengahnya," terangnya.
Baca juga: KPK Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Sejak 2018–2021, Minta Kementerian ATR Perbaiki Sistem Pelayanan
Tak hanya itu, Menteri AHY juga berharap DPR bisa juga bersinergi. Hal itu dikarenakan permasalahan pertahanan melibatkan banyak stakeholder.
"Mohon teman-teman di parlemen juga terus mendukung kami. Karena memang sejatinya ini bukan hanya urusan 1,2 kementerian tetapi juga banyak stakeholders," jelasnya.
Sehingga kata Menteri AHY, memang dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak.
"Reforma agraria ini contohnya, meski secara keseluruhan telah berhasil mencapai 12,5 juta hektar dari target 9 juta hektar. Tetapi jika diuraikan masih ada ketimpangan antara pencapaian masing-masing bidang," terangnya.
Pada program legalisasi aset misalnya, kata Menteri AHY, pendaftaran tanah mencapai 29,83 persen dari target sementara pendaftaran tanah transmigrasi baru mencapai 24,92%.
"Sedangkan pada program redistribusi tanah yang berasal dari tanah eks HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya telah mencapai 358,53% dari target. Sementara dari hasil pelepasan kawasan hutan baru mencapai sekitar 9,35%," jelasnya.
Baca juga: Nirina Zubir Siap Jadi Tempat Pengaduan Korban Mafia Tanah
Atas hal itu Menteri AHY mengaku tengah berkoordinasi antar kementerian atasi persoalan pertanahan.
"Untuk itu saya lagi berkoordinasi dan komunikasi antar kementerian harus makin diintensifkan. Bukan hanya di atas kertas atau secara formal di meja pertemuan. Tetapi juga kita implementasikan bersama di lapangan," tegasnya.
