Kritik turut disampaikan politisi PDIP, TB Hasanuddin.

Anggota Komisi I DPR RI itu menganggap usulan korban judi online mendapat bansos tidak masuk akal.

"Tidak masuk akal, menurut saya. Logikanya bagaimana, sudah jelas-jelas judi adalah perbuatan yang dilarang agama dan undang-undang," kata Hasanuddin saat dikonfirmasi, Jumat (14/6/2024).

Ia menilai, pemberian bansos bisa diartikan dukungan pemerintah terhadap pemain judi online.

TB Hasanuddin menambahkan, hingga kini masyarakat miskin yang belum mendapat bansos.

"Akan sangat lebih baik dan berharga bila bansos diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan, bukan pemain judi online," tandasnya.

Baca juga: MUI Tolak Usulan Korban Judi Online Jadi Penerima Bansos, Khawatir Tak Tepat Sasaran

MUI Khawatir Tak Tepat Sasaran

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak sepakat dengan usulan pemberian bansos untuk korban judi online.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Pof Asrorun Niam Sholeh memiliki sejumlah kekhawatiran terkait usulan ini.

"Kita juga harus konsisten ya, di satu sisi kita memberantas tindak perjudian salah satunya adalah melakukan langkah-langkah preventif, di sisi yang lain harus ada langkah disinsentif bagaimana pejudi justru jangan diberi bansos," kata Niam di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Niam menilai tidak ada istilah korban judi online.

Menurutnya, judi online dilakukan dengan kesadaran penuh para pelakunya.

"Masa iya kemudian kita memprioritaskan mereka? tentu ini logika yang perlu didiskusikan," katanya.

Klarifikasi Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, wacana pemberian bantuan sosial (bansos) untuk korban judi online baru sebatas usulan pribadinya.

Ia menegaskan bahwa usulan tersebut belum dibahas lebih lanjut.