TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, disebut tidak memiliki rencana untuk meningkatkan rasio utang negara hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Hal tersebut diungkapkan anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono.

“Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi,” kata Thomas dilansir dari Reuters, Sabtu (15/6/2024)

Pernyataan ini pun menyangkal laporan sebelumnya oleh Bloomberg yang menyatakan rumor tersebut dan telah merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Mata uang rupiah turun sebesar 0,9 persen dan imbal hasil obligasi melonjak pada Jumat (14/6/2024) kemarin.

Baca juga: Ketua Komisi I DPR RI Berharap Ajakan Prabowo Subianto di KTT Yordania Disambut Positif Negara Lain

Thomas lebih lanjut mengatakan Prabowo belum menetapkan target tingkat utang apa pun dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai metrik fiskal.

Sebelumnya pada bulan lalu, Prabowo mengatakan Indonesia harus “lebih berani” untuk mendanai program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen untuk negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Namun, ia juga berulang kali berjanji untuk mematuhi batasan defisit anggaran. 

Baca juga: Ketua Komisi I DPR RI Berharap Ajakan Prabowo Subianto di KTT Yordania Disambut Positif Negara Lain

“Penting untuk dicatat, itulah sebabnya Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," kata Thomas.

Ia pun memastikan bahwa dalam penjajakan antara tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani berfokus pada peningkatan pendapatan negara, meninjau belanja negara dan memberikan ruang anggaran untuk program-program yang penting.

Program itu seperti menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, dalam batas hukum keuangan publik.

Thomas pun menambahkan bahwa defisit anggaran pada tahun 2025 akan tetap di bawah 3 persen dari PDB. (*)