Fahri mengakui PBB sudah mengambil berbagai kebijakan strategis seusai dirinya terpilih menjadi penjabat ketua umum PBB dalam Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada 18 Mei 2024. Tak terkecuali mengenai pergantian jabatan tertentu di PBB.

"Saat itu telah mengambil berbagai kebijakan serta langkah-langkah organisatoris untuk kepentingan penataan dan konsolidasi internal partai, termasuk melakukan "replacement" atau refreshment dan "arrangement" terhadap beberapa posisi jabatan tertentu di DPP PBB, termasuk posisi Sekjen," ungkapnya.

Baca juga: 4 Fakta Afriansyah Dicopot Dari Sekjen PBB, Sempat Jadi Saingan Fahri Bachmid Hingga Bantahan Yusril

Ia memastikan pencopotan tersebut sudah diketok secara legal dan prosedural sesuai mekanisme AD/ART PBB yang berlaku. Adapun pertimbangan dalam pencopotan itu adalah kewengan serta organization "needs".

"Pertimbangan sesungguhnya sangat teknis saja, yaitu untuk kepentingan serta kebutuhan akselarasi konsolidasi internal partai dalam menghadapi beberapa agenda strategis nasional, termasuk pelaksanaan Pilkada langsung tahun 2024 ini," ungkapnya.

"Proses pergantian posisi pengurus serta Sekjen di intenal PBB sering terjadi dilakukan sebab itu merupakan kewenagan penuh dari Ketua umum atau Penjabat Ketua Umum DPP PBB sesuai sifat kepentingan dan kebutuhan organisasi," tutupnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Igman Ibrahim)