Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti soal adanya wacana pemberian bantuan sosial kepada para korban judi online (Judol).

Pernyataan itu pertama mengemuka dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Menyikapi wacana tersebut, HNW secara tegas menyebut kalau wacana itu harus dikritisi karena dimungkinkan banyak dampak buruknya.

"Iya itu harus dikritisi. di Singapura dan juga di Malaysia, mereka yang menjadi pelaku judi online bukan diberi bansos tapi malah dihukum, didenda maupun juga dihukum kurungan," kata HNW saat ditemui awak media di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (18/6/2024).

Adapun salah satu dampak buruk dari pemberian bansos kepada korban judol adalah hanya perputaran uang tersebut.

Pasalnya kata dia, sebagian besar korban dari judol itu merupakan mereka yang memiliki pendapatan menengah ke bawah.

Sehingga, dirinya mencurigai kalau uang yang diberikan dari bansos itu nantinya digunakan untuk kembali bermain judol sehingga hanya tercipta lingkaran setan.

"Nah tentu ini harus kita kritisi karena disebutkan bahwa lebih dari 80 persen pelaku judi online adalah masyarakat menengah ke bawah. Jangan sampai ketika mereka nanti mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantuannya malah dipakai untuk judi lagi," kata dia. 

"Jadi ini lingkaran setan yang malah jangan-jangan negara dengan bansosnya malah membiarkan terjadinya judi online," sambung HNW.

Atas hal itu, Wakil Ketua Majelis Syura PKS itu lebih sepakat jika para pemain judol itu diberantas dengan penjatuhan sanksi.

Bukan justru kata dia, diberikan bantuan sosial yang kemungkinan bisa menciptakan lingkup pelaku atau korban judol yang lebih luas.

Baca juga: Jika Korban Diberikan Bansos, Judi Online Bakal Semakin Merajalela

"Jadi harusnya diberantas maksimal judi online itu, diberikan sanksi hukum yang keras dan tegas kepada para pelaku judi online," tukas HNW.