Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mendalami fakta sidang yang menyebut bahwa pembiayaan sewa helikopter Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berasal dari uang haram korupsi proyek rel kereta api.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memastikan tim penyidik akan menindaklanjuti fakta hukum dimaksud.

Baca juga: 30 Jaksa Bakal Dikerahkan di Persidangan Korupsi Timah, Pengamanan Khusus Disiagakan

"Semua informasi akan dianalisa dan didalami oleh penyidik terutama yang berkaitan dengan perkara utama yang sedang ditangani," kata Tessa kepada Tribunnews.com, Kamis (20/6/2024).

Dalam persidangan eks Direktur Utama Prasarana Perkeretaapian pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Kemenhub, Harno Trimadi, sebelumnya terungkap sejumlah fakta bahwa uang dari para pengusaha yang terlibat korupsi proyek rel kereta api diduga mengalir ke berbagai pejabat Kemenhub hingga Menhub Budi.

Harno sendiri telah divonis lima tahun penjara pada 11 Desember 2023.

Ia terbukti menerima uang suap Rp 3,2 miliar dari Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung, pengusaha pelaksana proyek rel kereta api bagian Jawa Tengah.

Di persidangan, Harno mengungkap duit Dion turut membiayai sewa helikopter Menhub Budi sebesar Rp 167 juta pada 30 Mei 2022.

Dion juga ikut patungan membayar sewa helikopter Menhub Budi ketika melakukan kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan pada Juni 2022 sebesar Rp43,85 juta.

Baca juga: KPK Usut Kasus Korupsi Lahan di Rorotan, 10 Orang Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Pernyataan tersebut tercantum dalam salinan putusan Harno Trimadi.

"Bahwa rekapan di atas ini Suyanto yang membuat dan benar ada pembelian elevator sebesar Rp 913.734.350 dan Pelita Air adalah untuk urunan sewa helikopter ke Makassar untuk Pak Menhub meninjau CT 401 sampai sekian," dikutip dari salinan putusan Harno yang didapat Tribunnews.com, Kamis (20/6/2024).

Bahwa pada saat itu angka Rp 43.859.907 dan saksi tidak mengetahui beberapa perusahaan yang mengikuti urunan dan angka itu Saksi diberikan dari PPK di mana pada saat itu PPK-nya adalah Pak Ari Wibowo dan Saksi tidak mengetahui apakah kontraktor-kontraktor lain juga ikut menyumbang," lanjut salinan putusan.

Harno juga mengaku pernah menyetor 12 ribu dolar Amerika Serikat kepada tim Budi Karya Sumadi yang meninjau kereta gantung di Belgia pada Oktober 2022.

Untuk mengumpulkan duit itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJKA bertugas mencarikan sumber pendanaan dari para kontraktor pemenang proyek rel kereta api.