TRIBUNNEWS.COM - Imbas peretasan Pusat Data Nasional (PDN), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie didesak mundur dari jabatannya.

Peretasan PDN ini mengakibatkan sejumlah layanan publik di Indonesia lumpuh selama berjam-jam.

Budi Arie hanya memberi jawaban singkat saat disinggung soal tuntutan agar dirinya mundur dari jabatan.

"Ah, no comment kalau itu, itu haknya masyarakat untuk bersuara," ujar Budi Arie, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Budi mengatakan, hasil rapat Kemenkominfo dengan Komisi I DPR RI belum menemukan adanya indikasi kebocoran data akibat serangan ransomware tersebut.

Ia juga memastikan pemerintah akan membereskan segala masalah yang muncul akibat peretasan PDN.

"Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi I kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," imbuhnya.

Desakan agar Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo pertama kali disuarakan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).

Untuk mendesak Budi Arie mundur, Safenet menggalang petisi melalui situs change.org.

Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum mengatakan, petisi itu digulirkan untuk mengampanyekan bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab atas peretasan tersebut.

“Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menteri Kominfo yang Kominfo adalah lembaga yang punya tanggung jawab terhadap PDNS ini,” ucap Nenden, dikutip dari Kompas.com, Kamis (27/6/2024).

Baca juga: Komisi I DPR Minta Kominfo dan BSSN Cari Pelaku Peretasan PDN

Nenden lantas mengungkit posisi Menkominfo beberapa periode terakhir.

Menurutnya, jabatan Menkominfo belakangan ini diisi perwakilan partai politik dengan kapasitas yang meragukan.

Padahal, ujar Nenden, Menkominfo seharusnya diisi figur yang memiliki wawasan terkait perkembangan teknologi dan digital, meski tidak harus secara teknis.

"Sayangnya itu yang kita lihat tidak ada pada menteri saat ini. Jadi, pemahaman terhadap ekosistem digital, terhadap tata kelola internet itu menjadi sangat minim kalau kita lihat di si Menkominfo saat ini,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Nenden turut memberikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menjadikan jabatan Menkominfo sebagai hadiah atau giveaway bagi parpol pengusungnya.

Ia meminta Jokowi menyadari kesalahannya karena menunjuk orang yang tidak kompeten di bidang ini.

“Jangan giveaway terus, dari kemarin kan giveaway terus untuk Menkominfo ini. Padahal ini adalah posisi yang sangat strategis apalagi kita udah enggak bisa lepas lah dari dunia digital,” ujarnya.

“Carilah expert yang punya pemahaman baik soal tata kelola internet soal dunia digital untuk bisa memperbaiki hal ini."

“Dan itu bisa dilakukan kalau memang si Jokowi ini,” imbuh Nenden.

Baca juga: PDN Diserang Ransomware: BSSN Disindir Seperti Peramal Mama Lauren, Menkominfo Didesak Mundur

Menkominfo Klaim Pelaku Peretasan PDN Segera Ditangkap

Menkominfo Budi Arie mengklaim pihaknya akan segera mengungkap peretas PDN.

Budi Arie menegaskan, peretasan tersebut tidak melibatkan negara, melainkan perorangan dengan motif ekonomi.

"Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya apapun," ucap Budi Arie, Kamis.

"Tetapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara, tapi perorangan dengan motif ekonomi."

Adapun Budi Arie mengikuti rapat dengar pendapat Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kamis.

Dalam rapat tersebut, Budi Arie masih mengaku bersyukur lantaran pelaku yang meretas sistem PDN dipicu motif ekonomi.

"Karena dalam serangan siber ini selalu analisanya dua saja. Ini state actor atau non-state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu sudah alhamdulillah dulu. Karena kalau yang nyerang negara, berat," sambungnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fersianus Waku) (Kompas.com)