Meski demikian, soal temuan PPATK terkait sejumlah anggota legislatif bermain judi online tersebut, ia mempertanyakan mengapa hal tersebut baru terungkap.

Menurutnya, hal ini seharusnya dapat diketahui sejak jauh-jauh hari. Sebab, semua pejabat memiliki kewajiban mengisi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

"Melalui aliran dana atau transaksi yang ada, PPATK bisa memberikan data kepada instansi-instansi terkait, sehingga perlu upaya mengatasinya," katanya.

"Termasuk diberikan ke partsi politik untuk tidak dinominasikan sebagai calon anggota legislatif, atau kalau sudah duduk di dewan, bisa di-recall," ucap Ida.

Sebagaimana diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat dalam permainan judi online.

"Apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya kita menemukan itu lebih dari 1000 orang," kata Ivan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman meminta Ivan untuk melaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait anggota yang terlibat judi online.

"Saya anggota MKD juga kebetulan, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti," ujar Habiburokhman.

Baca juga: Pulang Haji, Bupati Lamteng Langsung Diperiksa di Polsek Gambir Terkait Dugaan Penipuan Proyek Rp2 M

Merespons itu, Ivan menyatakan bahwa PPATK akan mengirim surat kepada DPR mengenai anggota yang terlibat.

Ivan menuturkan, pihaknya menemukan ada lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan anggota DPR dan DPRD.

"Dan angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing yang transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar," ungkapnya.