DPR RI juga telah menyoroti dua lembaga tersebut pasca adanya peretasan pusat data nasional (PDN) pada Kamis (20/6/2024).

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencari peretas pusat data nasional (PDN).

Ia mempertanyakan sejauh mana Kominfo dan BSSN melakukan forensik digital atas peretasan itu.

"Apakah pelakunya sudah diketahui karena setahu kami ransomware itu yang pertama mengunci, hanya dua diperbaiki," kata Hasanuddin saat rapat dengar pendapat dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi dan BSSN di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/6/2024).

Baca juga: Budi Arie Didesak Mundur dari Jabatan Menkominfo, Projo: Ada Serangan Terjadi, Masa Disuruh Mundur?

Bahkan, kata dia, perbaikan sistem layanan PDN cukup sulit dan tingkat keberhasilannya di bawah 20 persen.

"Tapi harus ditracking. Sekarang kalau ditracking siapa pelakunya dan sekarang itu kan mereka kunci, kodenya di mereka, kita diminta untuk menebus. Lah kan tidak mungkin," kata dia.

Selain itu, dia juga meminta penjelasan Kominfo dan BSSN mengenai strategi mereka untuk melakukan pemulihan.

"Saya ingin tahu secara clear dan apakah SDM yang bapak miliki cukup tidak untuk memberikan proteksi kepada seluruh lembaga negara khususnya masalah IT," kata dia.

Sebab, berdasarkan catatannya, dari 282 instansi hanya ada 44 yang dilaporkan bisa kembali pulih meksipun tidak seutuhnya.

"Karena dalam data kami 282 instansi justru ya sudah hancur hanya 44 saja diprediksi akan kembali pulih dan itu mungkin hanya di bawah 100 persen," kata dia.