TRIBUNNEWS.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengungkapkan kendala anggaran yang terbatas terkait back up data di Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas. 

Ia menyebut sejatinya terdapat fasilitas data back up di PDN, tetapi para tenant kesulitan menggunakan fasilitas tersebut karena keterbatasan anggaran. 

Adapun jumlah virtual mesin yang ter-back up di Surabaya sebanyak 1.630 virtual mesin atau 28,5 persen dari total kapasitas sebanyak 5.709.

"Kenapa hanya sedikit yang melakukan back up data kementerian lembaga dan daerah? Pada intinya kami sediakan fasilitasnya, jadi antara fasilitas datanya untuk backup ada PDNS 1 dan 2 menyediakan itu," jelas Budi dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

"Kami terus mendorong para tenant atau pengguna melakukan back up. Namun kebijakan itu kembali ke para tenant, ini bukan berarti menyalahkan tenant, ini harus jadi evaluasi kita bersama." 

"Seandainya kalau boleh jujur kadang tenant juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur back up, karena persoalan keterbatasan anggaran, atau kesulitan menjelaskan urgensi back up tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor," lanjutnya. 

Apa yang disampaikan Budi Arie itu kemudian mengundang pertanyaaan sebenarnya berapa anggaran yang digelontorkan pemerintah dalam pengelolaan siber.

Inilah anggaran Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) dalam beberapa tahun terakhir.

Anggaran BSSN 2019-2024

Melalui Buku II Nota Keuangan APBN 2023, anggaran keuangan BSSN dalam beberapa tahun diketahui, sebagai berikut.

2019: Rp2.270,8 triliun

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara: Rp269,7 miliar

2. Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara: Rp2.001,0 triliun

Baca juga: Kementerian Investasi Klaim Serangan Ransomware ke Server PDN Tak Ganggu Sistem OSS BKPM

2020: Rp1.021,9 triliun

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara: Rp506,0 miliar

2. Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara: Rp515,9 miliar

2021: Rp1.416,6 triliun

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara: Rp785,4 miliar

2. Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara: Rp629,1 miliar

2022: Rp507,8 miliar

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara: Rp126,2 miliar

2. Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara: Rp381,7 miliar

2023: Rp624,4 miliar

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara: Rp217,2 miliar.

2. Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara: Rp407,1 miliar

Sementara itu, melalui Buku II Nota Keuangan RAPBN TA 2024, jumlah anggaran BSSN untuk 2024 sebagai berikut.

2024: Rp771,8 miliar

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara: Rp346,8 miliar

2. Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara: Rp424,9 miliar

Kata Pengamat

Pengamat siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya, memberikan komentar mengenai pernyataan Budi Arie Setiadi.

Ia berpendapat, keterbatasan dana untuk keamanan siber hanya alasan pemerintah akibat kurangnya kedisiplinan mengelola dana.

Alfonso menilai, untuk melakukan back up data tak mesti membutuhkan anggaran yang tinggi.

“Kalau mengerti IT, harusnya bisa melakukan itu (back up). Banyak cara yang tidak harus mahal. Kalau memang disiplin, budget Rp 700 miliar akan cukup,” katanya, Sabtu (29/6/2024), dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, back up seharusnya menjadi prioritas utama dalam anggaran karena itu adalah tindakan paling dasar dalam pengamana siber.

Apalagi melihat ukuran data PDN sementara yang mencapai kurang lebih 5 hingga 6 terabyte (TB), nyaris mendekati level Amazon atau Google Cloud.

(Tribunnews.com/Deni)(Kompas.com/Chella Defa Anjelina)