TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi Pemilhan Umum Hasyim Asy'ari telah diberhentikan dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (3/7/2024). 

Hasyim dipecat setelah terbukti melakukan tindak asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Terungkap, ada sejumlah janji tertuang dalam bentuk surat pernyataan yang ditulis dan ditandatangani Hasyim di atas materai. 

Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Sandi, menjelaskan surat tersebut dibuat Hasyim karena tak kunjung memberi kepastian akan menikahi pengadu setelah memaksa berhubungan badan pada 3 Oktober 2023.

Surat itu ditandangani Hasyim atas permintaan pengadu. 

"Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 teradu memenuhi permintaan pengadu untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani di atas materai oleh teradu," kata Dewa dalam sidang dugaan pelanggaran etik di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu (3/7/2024). 

Berikut, 5 poin isi surat pernyataan Hasyim terhadap pengadu yang dibacakan sebagai bukti sidang. 

Pertama, Hasyim menjanjikan akan mengurus balik nama apartemen menjadi atas nama korban. 

Kedua, memberikan keperluan korban selama kunjungan ke Indonesia, termasuk tiket pesawat Belanda-Jakarta sejumlah Rp 30 juta setiap bulan. 

Ketiga, memberikan perlindungan dan menjaga nama baik pengadu seumur hidup.

Empat, tidak menikah atau kawin dengan perempuan siapapun terhitung sejak surat pernyataan dibuat.

Baca juga: Ketua KPU Hasyim Asyari Dipecat, Ray Rangkuti: Putusan DKPP Tepat

Lima, menelepon atau berkabar kepada pengadu minimal satu kali dalam sehari selama seumur hidup.

Dewa mengatakan, konsekuensi berupa denda Rp 4 miliar juga diminta pengadu demi memastikan Hasyim dapat memenuhi janji dalam surat pernyataan.

Surat tersebut diketahui, dibuat dan ditandatangani Hasyim pada 5 januari 2024.