Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tak Cukup Dirjen, Roy Suryo Desak Budi Arie Mundur dari Jabatan Menkominfo

Menurut Roy Suryo mundurnya Dirjen saja tak cukup, Menkominfo Budi Arie dinilainya juga harus mundur buntut PDND yang diretas.  

Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Tak Cukup Dirjen, Roy Suryo Desak Budi Arie Mundur dari Jabatan Menkominfo
Kolase Tribunnews.com.
Menkominfo, Budi Arie Setiadi dan mantan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan. Menurut Roy Suryo mundurnya Dirjen saja tak cukup, Menkominfo Budi Arie dinilainya juga harus mundur buntut PDND yang diretas. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerhati Telematika Roy Suryo mengomentari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang diretas. 

Imbas peretasan tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Pangerapan, mundur dari jabatannya. 

Menurut Roy Suryo akibat polemik tersebut mundurnya Dirjen saja tak cukup. Menkominfo Budi Arie dinilainya juga harus mundur. 

Mulanya ia mengatakan bahwa peretasan PDNS merupakan hal yang sangat fatal. 

"Menurut saya ini fatalistik yang sangat besar tidak cukup hanya seorang Dirjen tapi harus ada level di atasnya. Atau bahkan di atasnya lagi," kata Roy Suryo kepada Tribunnews.com di Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024). 

Atas hal itu ia menegaskan Menkominfo Budi Arie harus mundur dari jabatannya. 

"Kalau Budi Ari tegas saya mengatakan harus mundur. Ini Jangan dianggap sebagai politis mau Budi Arie mantan ketua relawan atau tidak tetap dia harus bertanggung jawab," kata 

BERITA TERKAIT

"Walaupun dia bukan ketua relawan tuntutan saya tetap sama. Menteri yang salah, tidak proper, tidak mengerti tugasnya harus bertanggung jawab," lanjutnya. 

Baca juga: Budi Arie Didesak Mundur dari Jabatan Menkominfo, Projo: Ada Serangan Terjadi, Masa Disuruh Mundur?

Kemudian terkait tudingan peretasan tersebut disengaja atau tidak. Ia menyerahkan sepenuhnya ke publik.

"Yang jelas pemerintah jelas itu abai, kebodohan iya seperti yang disampaikan DPR. Tapi apakah ada kesengajaan tinggal masyarakat yang menilai," ucapnya.
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas