Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.

Kasus yang sebelumnya menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 Sahat Tua P Simanjuntak itu telah naik ke tahap penyidikan.

"Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan [Sprindik] terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022," kata Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Seiring dengan naiknya suatu perkara ke tahap penyidikan, maka KPK telah menetapkan tersangka.

Tessa mengatakan total tersangka dalam perkara ini ada 21 orang.

"Bahwa dalam sprindik tersebut, KPK telah menetapkan 21 tersangka yaitu empat tersangka sebagai penerima dan 17 lainnya sebagai tersangka pemberi," katanya.

Baca juga: Pasca Putusan, KPK Dalami Aliran Uang ke Keluarga SYL Lewat Penyidikan TPPU

Sayangnya, Tessa enggan membeberkan identitas ke-21 tersangka.

Dia hanya menyebutkan bahwa empat tersangka penerima, tiga orang merupakan  penyelenggara negara. 

Sementara satu lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara. 

"Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya adalah pihak swasta dan dua lainnya dari penyelenggara negara," sebut Tessa.

Di samping itu, Tessa mengatakan, sejak 8 Juli 2024–12 Juli 2024, tim penyidik telah melakukan serangkaian upaya paksa penggeledahan di sejumlah lokasi.

Yaitu pada beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik dan, Blitar; dan beberapa lokasi di Pulau Madura yaitu di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep. 

Baca juga: Kembangkan Kasus Eks Wakil Ketua DPRD Sahat Tua, KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Jawa Timur

"Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan di antaranya berupa uang kurang lebih Rp380 juta, dokumen terkait pengurusan dana hibah, kuitansi dan catatan penerimaan uang bernilai miliaran rupiah, bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, copy sertifikat rumah dan dokumen-dokumen lainnya serta barang-barang elaktronik berupa handphone dan media penyimpanan lainnya," ungkap Tessa.