Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan permasalahan impor beras kian membuat kedaulatan pangan yang dicita - citakan Indonesia, kian utopis.

Permasalahan ini menurutnya membuat cita - cita Indonesia untuk swasembada komoditas pangan strategis makin jauh dari terwujud.

“Kita sedih karena seharusnya kita sudah berswasembada untuk komoditas pangan strategis seperti ini. Kedaulatan pangan jadi sebuah impian yang makin utopis,” kata Hendrawan kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Berkenaan dengan itu Hendrawan mendukung segala upaya atau langkah tegas dalam memerangi oknum yang merugikan keuangan negara, apalagi masalah impor beras itu disebut berpotensi merugikan keuangan negara Rp8,5 triliun. 

“Pokoknya kita dukung langkah-langkah tegas untuk memerangi para bandit ekonomi yang merugikan keuangan negara apalagi dengan dugaan besaran jumbo,” katanya. 

Anggota DPR RI ini tak menampik, saat ini sektor pangan RI telah menjadi lahan perburuan rente. Tak hanya beras, hampir semua sektor pangan di RI disebutnya menjadi lahan perburuan oleh oknum yang merugikan keuangan negara.

“Sektor pangan sekarang jadi lahan perburuan rente. Beras, gula, garam, daging, bawang putih dan lain-lain,” papar Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Permasalahan impor beras ini sebelumnya dilaporkan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke KPK pada Rabu (3/7/2024). SDR melaporkan kasus impor beras 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto berharap KPK bisa menindaklanjuti laporannya tersebut.

Sementara Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan perlu dihitung soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila terjadi pada impor beras tahun 2023 sebesar 3,06 juta ton dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

Baca juga: Impor Beras Bikin Negara Rugi? Komisi VI DPR Akan Panggil Direksi Bulog dan Cek Pelabuhan

“Kalau modus mark up sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara mencapai 565 juta dolar AS, atau sekitar Rp8,5 triliun,” kata Anthony.