Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Sansaine Exindo, Jemy Sutjiawan, hanya berdiam diri dan menundukkan kepala usai mendengar dituntut hukuman empat tahun penjara.

Pantauan Tribunnews.com di ruang sidang Hatta Ali Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jemy Sutjiawan tampak menghampiri tim kuasa hukumnya setelah majelis hakim menutup persidangan.

Perbincangan mereka berlangsung tak lebih dari lima menit.

Kemudian, Jemy tampak bergegas keluar dari ruang sidang.

Pria berambut putih dan mengenakan kemeja bermotif batik warna biru itu tampak biasa saja meski telah dituntut hukuman penjara.

Saat ditemui Tribunnews.com, wartawan menanyakan respons Jemy terhadap tuntutan yang diberikan terhadapnya.

Baca juga: Hakim Ingatkan Jaksa Serius Susun Tuntutan Untuk Terdakwa Korupsi BTS Kominfo Jemy Sutjiawan

Ia sempat menoleh untuk menjawab pertanyaan wartawan. Namun, Jemy tampak menahan diri untuk menjawab.

Sambil berjalan, Jemy hanya diam dan memberikan gestur tangan yang dapat dimaknai, bahwa ia enggan untuk menjawab pertanyaan wartawan.

Terdakwa Jemy kemudian menunduk hingga keluar dari ruang sidang.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Sansaine Exindo, Jemy Sutjiawan, dituntut hukuman empat tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp1 miliar.

Jemy merupakan terdakwa dalam perkara korupsi pengadaan tower BTS 4G BAKTI Kominfo, yang juga menyeret mantan Menteri Johnny G Plate dalam kasus tersebut.

Baca juga: Didakwa di Kasus Korupsi Tower BTS, Dirut Sansaine Exindo Jemy Sutjiawan Tak Ajukan Nota Keberatan

Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung membacakan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terhadap subkontraktor proyek tower BTS 4G itu.

Periimbangan yang memberatkan hukumannya, Jemy dinilai jaksa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," ucap jaksa, dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Selasa (16/7/2024).