TRIBUNNEWS.COM - Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Selasa (16/7/2024).

Surat pengunduran diri telah ia serahkan secara langsung kepada pimpinan DPRD Kota Solo, kemarin. 

"Terima kasih teman-teman media, hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada bapak ketua DPRD Kota Surakarta." 

"Selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada," ujar Gibran, Selasa. 

Mempersiapkan pelantikan sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024 menjadi satu di antara alasan Gibran mundur dari jabatannya yang sudah diemban sejak 2021 itu. 

"Selain untuk persiapan pelantikan 20 Oktober nanti, tentu banyak hal yang harus disiapkan sekarang," ungkap Gibran. 

Mundurnya Gibran mendapat respons beragam dari sejumlah pihak. 

Selengkapnya berikut berbagai respons atas mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo yang dirangkum Tribunnews.com: 

1. PDIP: Keputusan Aneh 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan kritik atas keputusan Gibran ini. 

Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus menilai, keputusan Gibran tersebut aneh.

Baca juga: Lepas Kursi Wali Kota Solo, Gibran Diprediksi Bakal Dukung Jagoannya di Pilkada, Apakah Gusti Bhre?

Deddy heran mengapa Gibran baru mundur saat ini, dan tidak dilakukan ketika masuk masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia pun menyinggung soal etika. 

Anggota Komisi VI DPR tersebut pun curiga dan mempertanyakan motif Gibran baru mundur dari Wali Kota Solo.

Deddy menyebut, Gibran semestinya menuntaskan pekerjaan serta janji-janjinya kepada rakyat Solo menjelang berakhirnya masa jabatan. 

"Ini menurutku keputusan yang sangat aneh dan patut dipertanyakan, apa sih motifnya?" katanya, Selasa (16/7/2024). 

Menurut politisi PDIP itu, tidak ada urgensi Gibran mundur dari kursi Wali Kota saat ini.

"Masak, di ujung mundur begitu ya. Kalau kemarin enggak mundur atau cuti pas kampanye, ya harusnya sekarang selesaikan saja (tugas sebagai Wali Kota Solo). Toh enggak ada yang urgent sehingga Beliau harus mundur kan?" ucap Deddy. 

2. PKB: Hak Dia untuk Mundur 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (Waketum PKB) Jazilul Fawaid menilai, apa yang menjadi keputusan Gibran itu adalah hak pribadi.

Hanya saja, apa yang dilakukan itu akan menjadi penilaian masyarakat khususnya publik Solo.

"Gimana ya, itu hak dia untuk mundur, kapanpun kan. Ya tinggal masyarakat Solo saja menilai. baiknya kayak apa," kata Jazilul kepada awak media, Rabu (17/7/2024).

Jazilul juga menilai mungkin ada alasan lain kenapa Gibran mundur dari jabatannya di Solo.

Kata dia, kemungkinan ada urusan lain yang harus dikerjakan Gibran nantinya, terlebih putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu merupakan Wakil Presiden RI terpilih.

"Dan mungkin ada hal yang berat yang mau dilakukan. Hak beliau lah," tandas Jazilul.

3. Demokrat: Hak Pribadinya

Senada dengan Jazilul, menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, menilai bahwa keputusan Gibran itu adalah hak pribadinya.

Herzaky menilai, Gibran mundur lantaran ingin mempersiapkan diri untuk mengemban jabatan sebagai Wakil Presiden RI (Wapres) yang akan dilantik pada Oktober mendatang.

"Ya enggak apa-apa. Mungkin beliau ingin lebih konsentrasi ya buat persiapan menjadi wapres. Bagaimanapun kan kita 5 tahun ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan berat, sehingga butuh konsentrasi penuh," kata Herzaky kepada awak media, Kamis (17/7/2024).

Demokrat kata Herzaky, menghormati apa yang menjadi keputusan Gibran.

Perihal dengan kondisi pemerintahan Solo selanjutnya, Herzaky memandang masih ada mekanisme yang bisa ditempuh, yakni dengan menunjuk penjabat (Pj) Wali Kota.

"Bagaimana hari ini kita juga tahu kan, Indonesia banyak sekali ada pj pj. Ada pergantian juga, ternyata tidak ada keguncangan kok yang signifikan hari ini," 

"Jadi bagi kami ini wajar saja, silakan, kita menghormati pilihan dari Mas Gibran ini. Karena beliau mungkin ingin fokus mempersiapkan diri menjadi wapres ke depannya," kata dia.

4. PKS Apresiasi

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi keputusan Gibran ini. 

"Pertama, bagus mundur. Urusan bangsa jauh lebih besar ketimbang urus satu kota," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).

Meskipun terlambat, Mardani menilai bahwa keputusan Gibran sudah tepat ketimbang tidak mundur.

"Kedua, better late than no. Walau lambat lebih baik ketimbang tidak," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.

Apalagi, kata dia, Gibran harus menyiapkan diri sebelum resmi memimpin Indonesia bersama presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Ketiga, dengan usia dan pengalaman yang ada, Mas Gibran masih muda dan perlu banyak menyerap dan menyiapkan diri," ungkap Mardani.

5. Golkar Sebut Langkah yang Tepat 

Di sisi lain Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus menilai, keputusan Gibran tepat.  

Sehingga, menurut Paulus, Gibran bisa fokus mempersiapkan pemerintahan ke depan bersama Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.

"Otomatis beliau sebagai Wali Kota harus mundur. Sehingga pekerjaan-pekerjaan di kota Solo bisa lancar," kata Lodewijk, Rabu (17/7/2024) dikutip dari Kompas.com. 

Namun, Lodewijk enggan berkomentar saat ditanya terkait belum mundurnya Prabowo Subianto dari jabatan Menteri Pertahanan (Menhan).

(Tribunnews.com/Milani Resti/ Fersianus Waku/Abdy Ryanda Shakti) (Kompas.com)