Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor dugaan pelanggaran etik terhadap majelis hakim Mahkamah Agung (MA) yang memutus perkara usia calon kepala daerah.

Diketahui, perkara mengenai syarat usia calon kepala daerah itu telah diputus dalam Putusan MA 23 P/HUM/2024, yang menyatakan usia calon kepala daerah terhitung saat pelantikan calon terpilih.

Baca juga: Dapat Ratusan Laporan, KY Ungkap Progres Penanganan Dugaan Hakim Ditraktir Pengacara

Berdasarkan surat panggilan resmi KY dengan nomor 1704/PIM/LM.04.01/07/2024, pemeriksaan dijadwalkan digelar, pada Kamis, 18 Juli 2024.

"Kamis, 18 Juli 2024. Pukul 13.00 WIB," demikian dikutip dari surat panggilan KY untuk Pelapor tersebut, pada Rabu (17/7/2024).

Pemeriksaan bersifat rahasia, sehingga akan digelar secara tertutup.

Baca juga: Seleksi Calon Hakim MA, KY: Integritas dan Rekam Jejak jadi Penilaian Utama

Sementara itu, Anggota sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, Komisi Yudisial akan memproses lebih lanjut laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pelapor. 

"KY telah menjadwalkan pemeriksaan, sesuai dengan surat panggilan yang disampaikan kepada yang bersangkutan," kata Mukti, saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu ini.

Kemudian, katanya, KY akan mendalami keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan pelapor dengan berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik hakim.

Laporan terhadap putusan mengenai aturan syarat batas usia minimal calon kepala daerah tersebut diajukan ke KY oleh Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi), pada Senin (3/6/2024).

Tiga hakim yang dilaporkan tersebut yakni Hakim Agung Yulius, Hakim Agung Cerah Bangun, dan Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi.

Sebagaimana diketahui, MA mengabulkan permohonan Partai Garuda terkait aturan syarat batas minimal usia calon kepala daerah.

Hal tersebut ditegaskan MA melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputus pada Rabu (29/5/2024).

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda)," demikian amar putusan tersebut sebagaimana tersedia di laman resmi MA.

MA menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Baca juga: KY Bakal Proses Laporan Terhadap 3 Hakim yang Ubah Syarat Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah 

Melalui putusan tersebut, MA mengamanatkan KPU untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU, dari yang semula mensyaratkan calon gubernur (cagub) dan wakil cagub minimal berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon terpilih.

Adapun Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU yang dinyatakan bertentangan tersebut berbunyi:

"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon",

Sedangkan MA mengubah Pasal a quo menjadi:

"....berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih".

Selanjutnya, MA memerintahkan KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut.

Putusan MA ini diduga menjadi karpet merah putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk maju di pemilihan gubernur (Pilgub) 2024 nanti.