TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy buka suara soal diturunkannya anggaran program makan bergizi gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500.

Muhadjir mengatakan, penurunan anggaran ini tidak dilakukan secara merata.

Sebab, harga jual-beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menurunkan anggaran program makan siang.

"Saya kira untuk daerah tertentu 7.500 sudah sangat besar itu, tapi untuk daerah tertentu memang mungkin kecil."

"Oleh karena itu nanti pasti akan dilihat dari dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah,” kata Muhadjir di Ancol, Jakarta, Kamis (18/7/2024) dikutip dari Kompas.com.

Menurut Muhadjir, hal yang terpenting dari makanan yang disediakan adakah harus memenuhi standar pemenuhan gizi, bukan nominal besar atau kecilnya anggaran.

Muhadjir pun yakin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan tim sinkronisasinya akan mempertimbangkan hal ini demi bisa menjalankan program makan bergizi gratis.

“Nanti akan dilihat dari berbagai pihak kan. Jadi ini masih dalam proses pematangan, tapi Insya Allah berapapun nilainya, yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan,” jelas Muhadjir.

Senada dengan Muhadjir, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menegaskan utak-atik anggaran untuk makan bergizi gratis tidak akan mengurangi gizi dari makanan.

Menurut Budiman, dengan harga tidak mencapai Rp 15.000 pun, kebutuhan 4 sehat 5 sempurna masih bisa terpenuhi.

Baca juga: Anggaran Program Makan Siang Gratis Turun, Harga Makanan Tiap Anak Diperkirakan Rp 7.500

"Kami sudah menghitung, bahwa jika mengacu pada harga pokok produksi, sebenarnya penyediaan makanan yang memenuhi standar gizi berkualitas atau sesuai dengan kaidah 4 sehat 5 sempurna, tak memerlukan biaya sampai Rp 15.000 per porsinya," ujar Budiman, Rabu (17/7/2024).

Seperti diketahui, anggaran program makan bergizi gratis tengah dipertimbangkan untuk turun dari Rp 15.000 ke Rp 7.500 per porsi.

Isu tersebut berkembang setelah Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan membocorkan hasil diskusinya bersama tim sinkronisasi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Prabowo, kata Heriyanto menginginkan efisiensi pagu anggaran Rp 71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.

Selain itu, Prabowo juga tak ingin menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 triliun.

“Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka Rp 71 triliun dan defisit 2,5 persen, bukan ke 3 persen ataupun ke 3,5 persen gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that,” ujar Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).

Tim sinkronisasi lalu berdiskusi dengan menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

“Yang menarik buat saya Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000,” jelas Heriyanto.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pagu anggaran untuk program makan siang gratis tetap sama jumlahnya.

Hanya saja, pelaksanaannya dilakukan secara flesibel.

"Dalam RAPBN (anggaran makan bergizi) masih sama, namun nanti implementasi punya fleksibilitas," kata Airlangga ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(Kompas.com/Tria Sutrisna/Muhammad Idris Penulis)