TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkap beberapa barang yang disita oleh KPK di Kantor dan Rumah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita.

Diketahui sebelumnya KPK telah melakukan penggeledahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (17/7/2024) kemarin.

Penggeledahan dilakukan imbas status tersangka yang diberikan KPK kepada Mbak Ita terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

Menurut Tessa, ada beberapa barang yang berhasil disita KPK dari Kantor dan Rumah Wali Kota Semarang, di antaranya:

Pertama, Tessa menuturkan, KPK telah menyita catatan terkait aliran dana korupsi yang dilakukan oleh Mbak Ita.

"(Disita) catatan terkait aliran dana," kata Tessa dilansir Kompas.com, Sabtu (20/7/2024).

Terkait detail isi catatan aliran dana itu, Tessa masih enggan membocorkannya ke publik.

Kedua, penyidik KPK juga menyita dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketiga, barang bukti elektronik yang tersimpan di dalam komputer dan sejumlah handphone turut disita oleh KPK.

Lebih lanjut, Tessa mengungkap hingga kini penyidik KPK masih berusaha melakukan giat rangkaian penyidikan terkait perkara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Untuk saat ini, lokasi giat rangkaian penyidikan kasus korupsi Mbak Ita ini masih terfokus di Kota Semarang saja.

Baca juga: Update Kasus Korupsi yang Seret Mbak Ita: Kadis Dibawa KPK, Ada Perusahaan Garap Proyek RS

"Untuk lokasinya hanya di Kota Semarang jadi tidak keluar dari Kota Semarang," tutur Tessa.

Sebagai informasi, perkara korupsi yang dilakukan Mbak Ita diduga meliputi penerimaan gratifikasi, pemerasan insentif pegawai yang mengumpulkan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta pengadaan barang dan jasa.

Dalam kasus ini, KPK elah mencegah empat orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

Empat orang yang dicegah adalah Mbak Ita dan suaminya bernama Alwin Basri, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

7 Kepala Dinas Pemkot Semarang Ikut Dikumpulkan KPK, Imbas Kasus Korupsi Mbak Ita

KPK mengumpulkan Kepala Dinas dan beberapa pegawai di Pemerintahan Kota Semarang pada Kamis (18/7/2024).

Mereka dikumpulkan usai KPK melakukan penggeledahan di Balai Kota Semarang.

Terdapat tujuh orang Kepala Dinas Pemkot Semarang yang dikumpulkan KPK di Gedung Moch Ichsan Lantai 8, yakni:

1. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Heroe Soekendar,
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian (Diskominfo) Soenarto,
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Yudi Wibowo,
4. Kepala Dinas Penataan Ruang (Distaru) Irwansyah,
5. Kepala BKPP Joko Hartono,
6. Kepala Bappeda Budi Prakosa, dan
7. Kepala DPMPTSP yang juga Plt Kepala DLH Diyah Supartiningtias.

Baca juga: Klarifikasi KPK usai Dituding Politisasi Kasus Wali Kota Semarang Mbak Ita

Selain Kepala Dinas, terlihat juga ada beberapa pegawai di Pemkot Semarang yang ikut dikumpulkan di Gedung Moch Ichsan Lantai 8 tersebut.

Sebelumnya KPK telah menggeledah sejumlah instansi di kompleks Balai Kota Semarang, terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Mbak Ita.

Sejumlah instansi tersebut di antaranya:

• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang,
• Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian (Diskominfo), serta
• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)(Kompas.com/Syakirun Ni'am)

Baca berita lainnya terkait Kasus Korupsi di Pemkot Semarang.