TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan kantor Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita.

Pengeledahan itu dilakukan guna penyidikan terkait kasus gratifikasi hingga pemerasan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang menyeret nama kader PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Terhadap hal itu, PDIP menegaskan, dalam konteks hukum, PDIP memang sangat menghormati langkah KPK tersebut.

Kendati demikian, partai berlogo banteng itu mempertanyakan urgensi KPK melakukan tindakan tersebut.

Pasalnya, masih banyak kasus-kasus lain yang terjadi dan belum tuntas diusut, tetapi kini malah mengusut kasus lain lagi yang melibatkan Mbak Ita tersebut.

Maka dari itu, Juru Bicara PDIP, Chico Hakim mengatakan, sulit menduga jika kasus yang diusut KPK tersebut tak berkaitan dengan politik.

Chico mengatakan, masih banyak kasus lainnya yang belum diusut dan dibiarkan mengendap begitu saja oleh KPK.

"Memang sulit tidak menduga bahwa apa yang dilakukan KPK hari-hari ini banyak menjadi hal yang sifatnya politis," kata Chico kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

"Kita tahu bahwa masih banyak juga kasus-kasus lain yang mengendap begitu saja atau menguap atau mungkin ditimbun ketika yang bersangkutan kemudian mengalihkan dukungan ke calon-calon yang didukung oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Sebelumnya, hal serupa juga disampaikan oleh Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus yang mempertanyakan urgensi KPK dalam mengusut kasus yang melibatkan Mbak Ita tersebut.

"Ini apa iya kasus Wali Kota Semarang ini menjadi sesuatu yang urgent untuk penegakan hukum? Atau ada tebang pilih di sini atau agenda politik, kita enggak tahu kan, tetapi wajar dong masyarakat bertanya seperti itu," tutur Deddy kepada Tribunnews.com, Kamis (18/7/2024).

Baca juga: Keberadaan Wali Kota Semarang Jadi Misteri, Mbak Ita Sudah Ditahan KPK?

Sama dengan Chico, Deddy pun menilai, kasus diusut KPK ini ada unsur politisasi, apalagi pengusutan tersebut dilakukan menjelang Pilkada serentak 2024.

"Saya tidak bisa bilang PDIP menganggap ini politisasi, tetapi nuansa politisasinya itu ya kental sekali, jika dilihat dari sisi waktu, tempat, ya kan," katanya.

Deddy pun mencontohkan kasus yang belum tuntas diusut KPK, seperti korupsi timah di Bangka yang merugikan negara mencapai ratusan triliun.