Laporan Wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berkas gugatan uji materi UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), yang diajukan pemohon perkara nomor 89/PUU-XXII/2024, Arkaan Tsaqibbiru diduga hasil plagiasi.

Arkaan yang merupakan mahasiswa Universitas Sebelas Maret itu, dalam gugatannya mengujikan aturan terkait syarat usia calon kepala daerah.

Ia juga merupakan adik dari Almas Tsaqibbiru, putra dari Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, yang mengajukan gugatan 90/2023 terkait syarat batas usia minimal capres-cawapres.

Gugatan itu dikabulkan MK pada 2023 lalu dan menjadi karpet merah bagi putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju Pilpres 2024.

Berdasarkan perbandingan berkas gugatan yang dilakukan Tribunnews.com dari dokumen yang tersedia di situs MK, gugatan dari Arkaan itu hampir seluruhnya sama persis dengan gugatan uji materi perkara nomor 70/PUU-XXII/2024, yang juga berkaitan dengan syarat usia calon kepala daerah, diajukan oleh pemohon Fahrur Rozi dan Antony Lee.

Adapun pada bagian III yang menjabarkan alasan pemohon mengajukan gugatan ke MK, dugaan plagiasi itu tampak jelas. Hal itu tampak dari truktur kalimat, kata per kata, hingga penggunaan tanda baca yang semuanya nyaris sama.

Dalam bagian ruang lingkup pasal yang diuji, kesamaan itu kira-kira mencapai 100 persen. Sedangkan, dalam bagian yang menerangkan dalil-dalil pokok permohonan, hanya ada 1 poin yang berbeda.

Fahrur dan Antony total mengajukan 14 poin penjelasan. Sedangkan, Arkaan mengajukan 15 poin.

Namun, dari 15 poin itu, 14 di antaranya sama persis. Arkaan hanya menambahkan poin 4) terkait perlunya syarat usia calon kepala daerah yang jelas buat mempermudah penyelenggara pemilu. 

Kemudian, bagian IV yakni petitum juga sama persis.

Dugaan plagiasi muncul lantaran gugatan Fahrur dan Antony sudah masuk ke MK sejak 27 Mei 2024.
Sedangkan, gugatan Arkaan baru masuk ke MK pada 12 Juli 2024 atau sehari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan pertama Fahrur dan Antony.

Selain itu, gugatan yang diajukan Arkaan ke MK juga hampir sama persis dengan gugatan uji materi perkara sejenis nomor 88/PUU-XXII/2024, yang digugat pemohon atas nama Sigit Nugroho Sudibyanto.

Perkara nomor 88 dan 89 menggunakan kantor hukum yang sama-sama, yang dipimpin oleh advokat, Arif Sahudi cs.

Dalam persidangan, kesamaan isi berkas gugatan ini mendapat sorotan dari majelis hakim panel, yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Arsul Sani. Meski demikian, mereka tak serta-merta menyatakannya sebagai plagiasi.

"Anda dari kantor hukum yang sama. Ini setelah kami telisik, permohonan ini beberapa di antaranya seperti di-copy dan paste saja, (antara perkara nomor) 88 dan 89 itu. Jadi tolong ini harus hati-hati betul," kata Saldi, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara itu, Senin (28/7/2024).

"Bukan tidak boleh mengambil argumentasi yang sama. Misalnya di perkara nomor 89, angka 12, 13, 14 itu sama dengan perkara nomor 88 yaitu pada angka 6, 7, 8, 9, 10. Jadi karena ini menyangkut kredibilitas kantor hukum juga. Alasan sama, argumentasi yang digunakan sama, tapi di ujung yang diminta berbeda. Tolong dipikirkan dengan serius," tegas Saldi.

Dihubungi terpisah, pemohon perkara nomor 70, Fahrur dan Antony tak terima dengan dugaan plagiasi ini. 

Mereka mempertanyakan etika Agus Suhadi cs sebagai advokat dan Arkaan selaku mahasiswa, terutama soal motif di balik gugatan uji materi yang dilayangkannya ke MK.

"Kami menyayangkan betul permohonan kami ini diduplikasi sedemikian rupa dalam dua permohonan yang disidangkan hari ini, perkara 88 dan 89/PUU- XXII/2024 oleh kantor hukum yang sama," ujar Fahrur, kepada Tribunnews.com, Senin. 

"Ini bisa dibandingkan beberapa poin yang sama persis titik koma pendalilannya dengan permohonan kami nomor 70/PUU-XXI/2024," lanjutnya.

Baca juga: Gibran Lolos Gugatan Wanprestasi yang Dilayangkan Almas Tsaqibbirru

Tribunnews.com meminta konfirmasi secara langsung kepada Arkaan terkait dugaan ini, namun belum ada tanggapan dari yang bersangkutan hingga berita ini ditulis.