TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terbatas membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) kemungkinan harus bekerja di kantin hingga ruang perpustakaan.

Skema ini diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Ia mengatakan PNS yang bakal dipindahkan ke ibu kota anyar itu harus berbagi ruang kerja dengan orang lain.

"Bisa saja satu meja tidak bisa lagi dia ini milik satu orang terus, tapi share sharing. Jadi, nanti dengan sistem bekerja seperti di banyak negara itu akan justru mendorong kita bekerja jauh lebih efisien," katanya selepas Inspirational Session Anugerah ASN di Pusdiklat Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Baca juga: Presiden Jokowi Ngaku Tak Nyenyak Tidur di IKN, Istana: Sangat Manusiawi

"Bisa saja teman-teman (PNS) besok kerjanya dari kantin, ruang perpustakaan di IKN, dan seterusnya, tapi pelayanannya selesai," jelas Anas.

Anas menegaskan saat ini baru ada satu kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).

Pada simulasi awal yang dilakukan Kemenpan RB, satu kantor tersebut kemungkinan bakal ditempati empat instansi.

Ia menegaskan pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara bukan sekadar pindah tempat.

Anas mengutip arahan Presiden Joko Widodo, di mana pindah ke IKN juga mengubah budaya kerja hingga cara kerja.

Meski PNS di IKN harus bekerja di kantin hingga perpustakaan, Anas yakin pelayanan masyarakat bakal tetap selesai.

Ia menekankan pemerintah tengah menggarap Digital ID yang diperkirakan rampung bertahap mulai September 2024.

"Kalau Digital ID selesai, pelayanannya tidak perlu lagi pakai cetak, fotokopi KTP, ngisi (formulir kertas), dan seterusnya. Cukup sekali Digital ID-nya dicatat, datanya sudah keluar. Dan ini sedang dikerjakan secara serius," ujarnya.

Baca juga: Di Jakarta Namanya Istana Merdeka, Sekarang Jokowi Namai Kantor Presiden di IKN Jadi Istana Garuda

Selain bekerja dari kantin dan perpustakaan, sebagian PNS di IKN juga harus berbagi tempat tinggal, terutama bagi yang masih single dan belum menikah.

Adapun PNS yang sudah berkeluarga, mereka berhak mendapatkan satu unit kamar di rumah susun.

"Nah ini kemarin sudah diputuskan, sharing itu bukan berdasarkan eselonnya. Kalau mereka eselon satu tapi belum nikah, sharing unitnya. Kalau eselon dua tapi mereka sudah berkeluarga, nanti mereka dapat satu unit apartemen yang cukup luas, kurang lebih 98 meter persegi dan itu ada di ringside," kata Anas.

Anas mengatakan jumlah ASN yang bakal pindah ke IKN ada sekitar 3.200 orang.

"Ini mengacu pada kesiapan hunian yang ada di IKN. Targetnya kurang lebih dalam waktu pendek kalau sesuai skenario terakhir akan ada 3.200-an ASN yang pindah kalau sharing unit-nya. Tapi kalau tidak sharing ada 1.700-an," tuturnya.

Kantor Presiden Dinamakan Istana Garuda

Presiden Jokowi menamai gedung Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Istana Garuda.

Sementara Istana Kepresidenan IKN dinamai Istana Negara.

Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono usai menghadiri rapat internal bersama Jokowi di IKN, Senin (29/7/2024).

Baca juga: Hari Pertama Berkantor di IKN, Jokowi Rapat di Istana, Ibu Negara Iriana Belanja ke Pasar

"Beliau menyampaikan, ini Istana Garuda, bukan Kantor Presiden lagi, tapi namanya Istana Garuda. Yang di bawah, Istana Negara," kata Basuki.

Basuki menjelaskan Istana Garuda berada tepat di belakang Istana Negara pada dataran lahan yang lebih tinggi.

Bangunan tersebut menjadi tempat Presiden berkantor.

Adapun Istana Negara IKN berupa bangunan megah yang menjadi kediaman resmi Presiden Indonesia.

Bangunan itu terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Basuki yang juga menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut nama istana bagi fasilitas kegiatan presiden itu sebagai official yang bisa dikenal masyarakat.

"Nama ini sudah official, ini Istana Garuda dan di sana ada Istana Negara. Istana Garuda, dan Istana Negara," katanya.

Jokowi mulai berkantor di IKN sejak Senin kemarin.

Ia bahkan sudah menginap di kantornya sejak Minggu (28/7/2024).

Menanggapi anggapan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur itu diburu-buru atau kejar target, Jokowi membantahnya.

Ia menegaskan hingga saat ini progres pembangunan IKN sudah sesuai dengan peta jalan
yang ditetapkan sedari awal.

"Banyak (yang) berpikir kita ini ngejar-ngejar. Ndak, kita enggak ngejar-ngejar pekerjaan. Sesuai dengan progres yang ada kok, sesuai dengan rencana-rencana yang ada," kata Jokowi.

Jokowi menyebut sudah ada tahapan-tahapan pengerjaan yang disepakati.

Terkait dengan rencana penyelenggaraan HUT ke-79 RI di IKN, ia mengatakan hal tersebut bukan untuk memberikan tekanan kepada pekerja melainkan memberikan semangat.

"Saya kira itu memberikan semangat agar IKN ini bisa selesai sesuai dengan tahapan-
tahapan itu," jelasnya.

Jokowi menegaskan megaproyek IKN merupakan sebuah proyek pembangunan jangka panjang sehingga hasil keseluruhan tidak bisa dilihat dalam waktu singkat.

Butuh belasan hingga puluhan tahun untuk melihat IKN secara sempurna.

Ia sebelumnya memperkirakan pembangunan IKN secara keseluruhan pada 17 Agustus 2024 baru mencapai sekitar 15 persen.

"Ini pekerjaan bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Bukan hanya setahun, dua tahun, tiga tahun," ujarnya. (tribun network/den/fik/dod)