Ia menyebut, kepastian tidak hadirnya Benny Rhamdani dikuatkan dengan adanya surat permohonan penundaan pemeriksaan lanjutan itu.

Kendati demikian, Djuhandani tak merinci kapan pemanggilan ulang bakal dilakukan. Ia meminta supaya hal ini dikonfirmasi ke Benny.

"Mengirim surat mohon penundaan undangan (klarifikasi). (Jadwal) Silakan tanya ke Kepala BP2MI," singkatnya.

Permintaan penundaan pemeriksaan itu sendiri diminta oleh Benny pada pemeriksaan pada Senin, 29 Juli 2024 lalu.

Benny Rhamdani yang diperiksa lebih dari lima jam tersebut meminta ditunda pemeriksaannya hingga 5 Agustus 2024 mendatang.

Namun, pihak kepolisian menolak dan meminta Benny kembali datang pada 1 Agustus 2024.

Di sisi lain, Djuhandani saat itu mengatakan jika pihaknya belum memeriksa pada pokok permasalahan yakni soal identitas sosok T yang dimaksud Benny sebagai pelaku penempatan pekerja migran ilegal untuk judi online dan scamming online di Kamboja.

Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Benny yang mengatakan sudah menyetor nama asli dari sosok inisial T ini ke penyidik Bareskrim kala itu.

"22 pertanyaan itukan dari dia kondisi sehat tidak, kemudian pribadi itukan kewajiban ditanya, lalu tugas pokok tanggung jawabnya dia. Lalu ditanya tentang tentang rapat terbatas, lalu begitu setelkan video itu beliau minta ditunda pemeriksaan," ungkap Djuhandani.

Pernyataan Benny

Diberitakan sebelumnya, Benny Rhamdani mengungkap bahwa bisnis judi online di Indonesia dikendalikan seorang berinisial T.

Menurut Benny, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja.

“Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan, yang (inisial huruf) kedua saya enggak perlu saya sebut. Dan ini saya sebut di depan presiden."

“Boleh ditanya ke Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD saat itu. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu,” kata Benny seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (25/7/2025).

Ia menyebut, hal ini diketahui BP2MI melakukan penelusuran kasus penempatan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal di Kamboja.