TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai memanasnya hubungan antara PBNU dan PKB dimotori hal-hal politis di antaranya Pansus Haji DPR.

“Munculnya kisruh PBNU dengan PKB ini lebih banyak dimotori hal-hal politis. Salah satunya saya kira kental nuansanya terkait dengan Pansus Haji,” kata Dedi dihubungi Jumat (2/8/2024).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini mengatakan Pansus Haji seolah-olah menjadi balasan Muhaimin Iskandar ketika selalu mendapatkan tekanan. 

Bahkan pada saat Pilpres 2024, kata Dedi, Muhaimin Iskandar ‘dinihilkan’ oleh Yaqut termasuk juga ketua PBNU.

Meski begitu, dikatakan Dedi, Pansus Haji DPR merupakan hal yang tepat. Hal itu dikatakannya merupakan tugas dari DPR.

“Tetapi apa yang dilakukan oleh Muhaimin, saya kira berada di jalur yang benar sebagai anggota parlemen, sebagai perwakilan rakyat pansus itu tetap dijalankan,” lanjutnya.

Persoalan di belakangnya ada motif pribadi, kata Dedi itu perlu dikesampingkan.

“Sebagai publik saya kira tetap harus mendukung Muhaimin Iskandar,” tegasnya.

Diketahui pansus angket haji memang akan digulirkan oleh DPR.

Pansus tersebut pun sudah diketok pada rapat paripurna DPR untuk dilakukan pembahasan.

Pimpinan DPR yang mengetuk pansus angket haji tersebut merupakan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dia juga merupakan Ketua Tim Pengawas Haji DPR.

Baca juga: Kemarin Periksa Eks Sekjen PKB Lukman Edy, Pansus PBNU Buka Peluang Panggil Tokoh Lainnya

Sementara itu PBNU kini sedang membuat Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mendalami hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Terbaru pansus tersebut telah memanggil eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Muhammad Lukman Edy.