Tata kelolanya juga menjadi kewenangan Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi.

Mereka yang mempunyai otoritas untuk mengatur setiap penempatan jemaah dari berbagai negara dan seberapa luas yang boleh dipakai oleh negara tersebut.

"Teman-teman anggota dewan sudah pasti sangat memahami tentang kepadatan Mina. Setahu saya dalam 10 tahun terakhir, isu kepadatan Mina selalu muncul, kecuali pada 2022 yang kuotanya hanya 50 persen. Jadi kalau mau tidak padat di Mina, usulkan saja agar kuotanya 50%. Biar nanti masyarakat yang menilai," tandasnya.

Musa Said mengajak semua pihak untuk mendudukkan masalah ini secara fair dan proporsional, bukan melakukan politisasi haji.

Semua harus bersama menjaga kondusivitas situasi politik nasional.

Proses evaluasi, memberi saran, bahkan kritik tetap bisa dilakukan sepanjang benar-benar untuk evaluasi.

"Tentu dengan cara-cara yang tidak bermuatan politis. Banyak kalangan menilai ini sebenarnya urusan pribadi yang dibawa ke ranah politik," katanya.