TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Hadi M. Musa Said menilai penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M berjalan sukses.

Musa Said menilai pembentukan Pansus Haji berlebihan dan sarat polititasi.

"Saya melihat haji 2024 berjalan sukses. Makanya saya heran kenapa ada Pansus Haji. Ini tentu berlebihan dan pasti sarat politisasi," kata Ade, sapaan akrab, Musa Said di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Baca juga: 5 Tuntutan Massa Aliansi Santri Gus Dur, Desak Ketum PBNU Mundur hingga Minta Dukung Pansus Haji

Menurutnya, ada dua alasan, kenapa pansus dinilai sarat politisasi.

Pertama, Pansus Haji sudah digulirkan bahkan sejak sebelum puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Artinya, operasional haji masih berjalan, tapi ide ini sudah digulirkan.

"Kuat aromanya Pansus Haji ini memang benar ada motif lain. Bagaimana mungkin berdalih evaluasi, sementara hajinya masih berjalan," ujar Ade Musa Said.

"Pansus Haji ini terlihat sekali sangat buru-buru. Belum juga pelaksanaan ibadah haji selesai, sudah digulirkan. Artinya, ada yang memaksakan supaya segera digulirkan dan dibentuk Pansus Haji, ada apa? Memang ini menjadi hak konstitusi DPR RI, tapi tentu ada proses yang wajar yang harus dijalankan, apalagi ini menjelang akhir periode, serta menjelang pembentukan pemerintahan baru," tambahnya.

Untuk itu Ade Musa Said mengingatkan anggota DPR jangan sampai dimanfaatkan segelintir kepentingan orang yang ingjn memenuhi hasrat politiknya dengan mempolitisasi haji.

"Saya sih meyakini bahwa anggota Timwas DPR yang lain sudah bisa memahami dan merasakan ada aroma kepentingan personal yang melatarbelakangi usulan Pansus Haji ini. Apalagi sekarang menjelang terbentuknya pemerintahan baru tentu nuansa politiknya jauh lebih kental ketimbang objektivitasnya dalam penilaian pelaksanaan haji tahun 2024," kata Ade Musa Said, yang juga jemaah haji tahun ini.

Musa Said setuju perlunya evaluasi penyelenggaraan haji.

Namun, hal itu harus dilakukan secara objektif dan proporsional.

Baca juga: Politikus PKB: Mestinya PBNU Dukung Pansus Haji karena Persoalan Umat

"Jadi, bukan karena ketidaksukaan seseorang atau ada kepentingan sekelompok orang lalu mengatasnamakan rakyat," ujarnya.

Alasan kedua politisasi ini adalah haji 2024 berjalan sukses.